Kementerian BUMN Hadapi Pilihan Dibubarkan atau Digabungkan dengan Danareksa

Pemerintah sedang mempertimbangkan ide untuk menggabungkan Kementerian BUMN dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Sedangkan menurut pengamat BUMN dari NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, keberadaan Kementerian BUMN saat ini sudah tidak lagi relevan. Menurutnya, bukan penggabungan yang harus dilakukan, melainkan membubarkan Kementerian BUMN.

Herry menjelaskan bahwa tugas utama Kementerian BUMN, yaitu mengelola dan membina BUMN, kini telah diambil alih oleh Danantara. Oleh karena itu, fungsi Kementerian BUMN sudah tidak lagi diperlukan. Selain itu, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN tidak lagi dianggap sebagai kekayaan negara yang terpisah, melainkan lembaga privat. Oleh karena itu, regulasi yang berlaku pada BUMN seharusnya sama dengan korporasi swasta lain, seperti yang diatur oleh OJK atau BI.

Singapura dan Malaysia telah berhasil mengelola kekayaan negara serta BUMN mereka melalui badan korporasi seperti Danantara. Singapura memiliki Temasek, sementara Malaysia memiliki Khazanah, kedua lembaga ini memiliki kinerja yang baik. Herry menegaskan bahwa penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara tidak akan berhasil karena karakter kedua lembaga ini berbeda. Danantara beroperasi seperti korporasi, sedangkan Kementerian BUMN masih terikat dengan birokrasi. Selain itu, sumber daya manusia di kedua lembaga juga berbeda; karyawan Danantara adalah profesional, sementara di Kementerian BUMN mereka adalah ASN.

Oleh karena itu, Herry mendorong Kementerian BUMN untuk dibubarkan dan biarkan Danantara mengembangkan strategi pengembangan mereka sendiri. Karyawan Kementerian BUMN dapat dialokasikan ke kementerian lain atau lembaga pemerintah lainnya.

Sementara itu, pengamat BUMN dan akademisi Universitas Indonesia, Toto Pranoto, berpendapat bahwa penggabungan Kementerian BUMN dengan Danantara bukanlah tugas mudah. Menurutnya, permasalahan ini memerlukan perubahan regulasi Undang-undang. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2025, ada pasal yang membahas hak dan kewenangan Kementerian BUMN dan Danantara. Fungsi kedua lembaga ini berbeda; Kementerian BUMN berfungsi sebagai regulator dan pengawas, sedangkan Danantara berfungsi sebagai eksekutor dalam pengelolaan dan pembinaan BUMN.

Toto mengaku bahwa kinerja BUMN belum optimal, masih terjadi kerugian dan masalah korupsi. Ini terkait dengan masalah tata kelola BUMN. Oleh karena itu, lebih baik fungsi masing-masing pihak diperbaiki. Toto juga menilai bahwa di bawah Danantara, manajemen BUMN akan lebih lincah karena organisasi lebih cepat dan fokus pada pengelolaan bisnis. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah Danantara dapat menjaga agar BUMN tetap memberikan layanan kepada publik. Beberapa BUMN memiliki tugas pelayanan publik yang besar.

Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, sepakat bahwa BUMN lebih baik berada di bawah Danantara sebagai korporasi. Dengan demikian, fungsi Kementerian BUMN dapat dilebur atau dihapus. Menurutnya, dengan berada di Danantara, BUMN dapat lebih baik dalam mendapatkan keuntungan dan menyumbang pertumbuhan ekonomi negara. Trubus menambahkan bahwa BUMN selama ini bekerja sebagai birokrat bukan sebagai pebisnis, sehingga kurang fokus untuk mendapatkan keuntungan. Jika berada di bawah Danantara, BUMN akan lebih terarah dan efektif.

Sebagai alternatif, pemerintah harus mempertimbangkan untuk membubarkan Kementerian BUMN dan memindahkan fungsi-fungsi yang relevan ke Danantara, yang memiliki sistem manajemen yang lebih lincah dan efisien. Dengan demikian, BUMN dapat berkembang menjadi lembaga yang lebih produktif dan berdampak positif pada perekonomian nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page