Wahyudin Moridu, anggota DPRD Gorontalo, telah diusir dari PDIP setelah pernyataan kontroversialnya dalam sebuah video. Kini, KPK memverifikasi laporan harta kekayaannya yang terkait dengan LHKPN sejak 2019, yang menunjukkan kondisi defisit.
Menurut data LHKPN KPK pada Senin (22/9/2025), Wahyudin telah melaporkan harta sejak 2018 saat menjabat sebagai calon anggota DPRD dari PDIP. Saat itu, total kekayaan yang dilaporkannya mencapai Rp 635 juta, terdiri dari tanah dan bangunan di Boalemo (Rp 150 juta), mobil Toyota Fortuner (Rp 450 juta), serta kas dan setara kas sebesar Rp 35.063.149.
Berikut perbandingan LHKPN Wahyudin Moridu sepanjang tahun:
2018:
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 150 juta
- Mobil Toyota Fortuner: Rp 450 juta
- Kas dan setara kas: Rp 35.063.149
Total: Rp 635.063.149
2019 (awal menjabat):
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 180 juta
- Mobil Toyota Fortuner: Rp 400 juta
- Kas dan setara kas: Rp 10.157.869
- Utang: Rp 750 juta
Total: Rp -159.842.131
2020:
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 180 juta
- Mobil Toyota Fortuner: Rp 400 juta
- Kas dan setara kas: Rp 8.078.010
- Utang: Rp 675 juta
Total: Rp -86.921.990
2021:
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 180 juta
- Mobil Toyota Fortuner: Rp 300 juta
- Kas dan setara kas: Rp 22.568.807
- Utang: Rp 600 juta
Total: Rp -97.431.193
2022:
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 180 juta
- Kas dan setara kas: Rp 5 juta
- Utang: Rp 600 juta
Total: Rp -415 juta
2023 (akhir menjabat):
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 180 juta
- Kas dan setara kas: Rp 38 juta
- Utang: Rp 200 juta
Total: Rp 18 juta
2024:
- Tanah dan bangunan di Boalemo (warisan): Rp 180 juta
- Kas dan setara kas: Rp 18 juta
- Utang: Rp 200 juta
Total: Rp -2 juta
Kontroversi Wahyudin dimulai setelah video viralnya yang menampilkan perjalanan ke Makassar, Sulawesi Selatan, dengan pernyataan “kita rampok aja uang negara”. PDIP resmi memecatnya melalui surat keputusan ditandatangani Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto tanggal 20 September 2025.
DPRD Gorontalo juga menggelar sidang etik terhadap Wahyudin sementara menunggu penggantian antarwaktu dari PDIP. KPK juga terlibat dalam pengecekan kejujuran LHKPN Wahyudin. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menyampaikan mereka akan memeriksa kesesuaian laporan harta yang disampaikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada pengisian LHKPN yang tidak akurat.
Data terkini menunjukkan bahwa penegakan transparency dalam pelaporan harta negara menjadi prioritas. Hal ini mengingatkan semua pejabat publik tentang pentingnya akuntabilitas dan integritas dalam melaksanakan tugas. Setiap pelanggaran akan diikuti dengan sanksi yang tegas, menunjukkan komitmen serius dalam memerangi korupsi.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.