Buruh Menuntut Larangan Outsourcing dan Peningkatan Upah di Pertemuan dengan DPR Hari Ini

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Sejumlah tenaga kerja berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI untuk melancarkan demonstrasi pada hari ini. Dalam aksi tersebut, para pekerja menyampaikan lima permintaan utama.

Andi Gani Nena Wea, pencetus Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menuturkan sekitar 10.000 buruh terlibat dalam gerakan ini. Kehadiran massa diatur dengan hati-hati, hanya diketahui dalam lingkup dua konfederasi terpilih.

Menurut Andi Gani, langkah ini diambil untuk mencegah campur tangan pihak tak bertanggung jawab. Pernyataan ini dia sampaikan pada Senin, 22 September 2025.

Permintaan yang dibawa meliputi dukungan terhadap Polri dalam mewujudkan hukum yang adil, mendorong penyesuaian RUU Ketenagakerjaan, menolak upah yang terlalu rendah, menghapus praktik outsourcing, serta mempertahankan supremasi kelembagaan sipil.

Andi Gani juga menekankan dukungan KSPSI terhadap Polri agar tetap profesional, transparan, dan sensitif terhadap aspirasi masyarakat. Dia menolak segala bentuk campur tangan dalam keputusan pimpinan kepolisian, yang merupakan wewenang presiden.

Sementara itu, Said Iqbal dari KSPI tampak mendukung kabinet Prabowo Subianto dalam melaksanakan program-program pro-rakyat. Ia menyatakan pihak DPR siap menerima delegasi buruh sebagai bagian dari aksi hari ini.

Dalam rangka mendukung demonstrasi, 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI berada di lokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, memberitahu angka ini kepada media pada Senin, 22 September.

Susatyo menjelaskan pengaturan lalu lintas akan berubah menyesuaikan kondisi. Masyarakat diberi rekomendasi untuk menghindari area demonstrasi demi menghindari kemacetan. “Kami meminta pemahaman masyarakat. Keselamatan bersama adalah prioritas utama,” kata dia.

Pihak kepolisian juga mengutamakan pendekatan persuasif tanpa penggunaan senjata api. Mereka mengimbau para demonstran untuk mempertahankan ketertiban saat aksi berlangsung.

Setelah tiba di tahun 2025, beberapa data baru menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak buruh di Indonesia. Laporan terbaru dari Lembaga Tenaga Kerja Nasional (LTKN) mengungkapkan 68% pekerja formal menerima upah sesuai standar minimal, naik dari 54% pada tahun 2023. Langkah-langkah pemerintah dan organisasi buruh dalam mendukung reformasi ketenagakerjaan tampaknya mendapat respons positif, meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi.

Studi kasus dari perkumpulan buruh di Jawa Barat menunjukkan dampak signifikan dari peningkatan upah minimal. Sekitar 35% UMKM lokal melaporkan peningkatan produksi setelah implementasi kebijakan ini pada awal 2025. Hal ini menunjukkan hubungan antara kesejahteraan buruh dan kesejahteraan ekonomi lebih luas.

Dalam menghadapi masa depan, penting bagi semua pihak untuk terus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif. Aksi seperti ini bukan hanya menuntut perubahan, namun juga menunjukkan semangat persatuan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Setiap langkah ke depannya harus diambil dengan bijak, dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak buruh.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan