Bupati Pati Hemat Kata Setelah Diinvestigasi KPK Dua Kali

KPK kembali melibatkan Bupati Pati, Sudewo, dalam investigasi kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Setelah sesi pemeriksaan kedua, Sudewo preferensial untuk tidak banyak berbicara.

Menurut laporan Thecuy.com, Senin (22/9/2025), KPK telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Berikut daftar mereka:

Pihak Pemberi:

1. Dion Renato Sugiarto (DIN) sebagai Direktur PT IPA (Istana Putra Agung)
2. Muchamad Hikmat (MUH) sebagai Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma)
3. Yoseph Ibrahim (YOS) sebagai Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023
4. Parjono (PAR) sebagai Wakil Presiden Direktur PT KA Manajemen Properti
5. Asta Danika (AD) sebagai Direktur PT Bhakti Karya Utama (BKU)
6. Zulfikar Fahmi (ZF) sebagai Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera (PKS)

Pihak Penerima:

1. Harno Trimadi (HNO) sebagai Direktur Prasarana Perkeretaapian
2. Bernard Hasibuan (BEN) sebagai PPK BTP Jabagteng
3. Putu Sumarjaya (PTU) sebagai Kepala BTP Jabagteng
4. Achmad Affandi (AFF) sebagai PPK BPKA Sulsel
5. Fadliansyah (FAD) sebagai PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian
6. Syntho Pirjani Hutabarat (SYN) sebagai PPK BTP Jabagbar
7. Budi Prasetyo (BP) sebagai Ketua Pokja Pengadaan
8. Hardho (H) sebagai Sekretaris Pokja Pengadaan
9. Edi Purnomo (EP) sebagai anggota Pokja Pengadaan

Terbaru, KPK juga menambahkan seorang ASN dari Kementerian Perhubungan, Risna Sutriyanto (RS), sebagai tersangka. Dia merupakan Ketua Pokja pembangunan Jalur Ganda KA Solo Balapan-Kadipiro.

Setelah penambahan nama Risna sebagai tersangka, KPK mengungkap ada dugaan aliran dana kepada Sudewo. Dia sempat menjadi sorotan ketika warga menunjuk sorotnya terkait kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Sudewo diduga menerima commitment fee terkait proyek jalur kereta api yang telah kita sampaikan sebelumnya,” ujar Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).

Penyidik akan mendalami informasi ini lebih lanjut. Selanjutnya, KPK akan memberikan pembaruan terkait proses penyidikan terhadap Sudewo.

Para Rabu (27/8), Sudewo menghadiri panggilan KPK. Dia hadir setelah absen pada pekan sebelumnya. Panggilan ini terkait perannya sebagai anggota Komisi V DPR saat proyek jalur KA ini berlangsung.

Setelah sesi pemeriksaan, Sudewo menyatakan telah menjawab semua pertanyaan dengan jujur. Namun dia tidak mengungkapkan detail apa yang dicecar penyidik.

“Saya dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Semua pertanyaan saya jawab dengan jujur,” kata Sudewo.

Kemudian, Sudewo menanggapi dugaan penerimaan fee dalam kasus ini. Dia menegaskan bahwa hal tersebut telah dijelaskan dua tahun yang lalu.

“Pertanyaan tentang uang juga ditanyakan. Kami sudah menjelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu. Uang tersebut merupakan pendapatan dari DPR RI, dengan rincian pemasukan, pendapatan, dan pengurangan,” ujarnya.

Selain soal kasus, Sudewo juga berkomentar tentang desakan agar ia turun dari jabatannya sebagai Bupati Pati. Dia menegaskan tidak akan mengundurkan diri.

“Saya akan tetap setia dan amanah dalam membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mendukung masyarakat agar kompak, solid, dan damai,” kata Sudewo.

Sudewo juga mengajak masyarakat Pati yang melakukan demonstrasi untuk tetap kondusif. Dia berjanji akan merangkul semua pihak.

“Saudara yang melakukan demonstrasi, tolong tetap kondusif. Kami akan merangkul semua pihak agar Kabupaten Pati tetap kondusif dan aman,” tuturnya.

Dia juga mengaku tidak memberikan apa-apa kepada inisiator demonstrasi. Hanya melakukan dialog dengan para pendemo.

“Tidak ada. Saya tidak memberikan apa-apa,” ujar Sudewo.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan Sudewo diperiksa terkait pengetahuannya soal proyek KA. Dia juga ditanya tentang aliran dana dalam kasus ini.

“Penyidik mendalami pengetahuan Sudewo terkait proyek pembangunan jalur kereta api, khususnya di Jawa Tengah, yaitu wilayah Solo Balapan. Termasuk pengetahuannya tentang aliran-aliran uang dalam perkara ini,” ujar Budi.

Pada Senin (22/9/2025), Sudewo kembali diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek jalur KA. Setelah pemeriksaan, Sudewo mengaku tidak mengembalikan uang fee proyek.

“Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait kereta api. Tidak ada pengembalian uang,” ujar Sudewo.

Sudewo tidak banyak bicara kali ini dan langsung meninggalkan gedung KPK.

Jubir KPK, Budi, mengatakan Sudewo dicecar soal pengaturan lelang dan fee proyek KA. Namun Budi tidak menjelaskan detail peran Sudewo, yang saat itu sebagai anggota DPR, dalam lelang proyek.

“Saksi didalami pengetahuannya terkait pengaturan lelang dan dugaan adanya fee proyek,” ujar Budi.

Kasus korupsi proyek jalur kereta api yang melibatkan Bupati Pati Sudewo merupakan contoh bagaimana dugaan penyalahgunaan dana publik dapat merugikan masyarakat. Kejadian ini mengingatkan kita akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Masyarakat diharapkan tetap waspada dan aktif dalam memantau kegiatan pemerintah, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan dana publik. Jangan biarkan kasus-kasus seperti ini berulang, karena akhirnya yang mengurus kerugian adalah rakyat sendiri.

Baca juga Berita lainnya di News Page