Badan POM Tanggapi Kemungkinan Masuk Jadi Saksi di Kasus Nikita Mirzani

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan untuk menjadi saksi dari kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara. Ikrar menyatakan kesediaan BPOM untuk berperan sebagai penengah dalam kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, namun dengan syarat-syarat tertentu. Sebagai institusi negara, BPOM harus mematuhi peraturan yang berlaku.

“Karena menjadi saksi, bukan saksi pribadi, melainkan saksi mewakili lembaga. Jika permintaan datang atas nama lembaga, bukan permintaan pribadi dari kuasa hukum Nikita Mirzani, tetapi permintaan resmi dari hakim,” ujar Taruna Ikrar kepada wartawan di kantor BPOM, Senin (22/9/2025).

Dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Ikrar menjelaskan bahwa sebelumnya BPOM telah menugaskan saksi ahli untuk membantu tim penyelidik kepolisian. “Dengan demikian, ada dua aspek yang membuat BPOM akan memberikan kesaksian: konsistensi kami dengan hukum dan pernyataan sebelumnya bahwa BPOM sebagai lembaga negara harus netral,” katanya.

Ikrar menekankan bahwa BPOM harus tetap setia pada peraturan tanpa memihak manapun. “BPOM harus patuh pada aturan dan tidak berpihak, baik ke kiri maupun ke kanan. Kami berpihak pada hukum yang berlaku di negara ini,” tambahnya.

Usman Lawara, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengungkapkan harapannya agar kehadiran BPOM dalam persidangan dapat mendukung proses hukum. “Tuduhan ini meliputi pengancaman dengan kekerasan, pelanggaran Undang-Undang ITE, dan TPPU yang sering menjadi perbincangan publik,” jelasnya. “Kasus ini berawal dari produk skincare,” tutup Usman.

Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys telah melibatkan berbagai elemen hukum yang kompleks. Sementara BPOM berusaha untuk tetap netral, kehadiran saksi ahli dari lembaga tersebut dapat memberikan klarifikasi penting dalam persidangan. Dalam konteks yang serupa, studi kasus sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan lembaga negara sering menjadi titik balik dalam kasus-hukum yang rumit, karena dapat memberikan kredibilitas tambahan dalam penyelesaian perkara.

Dengan adanya dukungan dari BPOM, proses hukum diharapkan dapat berlangsung lebih transparan dan adil. Penting bagi semua pihak untuk tetap fokus pada kebenaran dan keadilan, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kasus ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kejelasan dan akuntabilitas dalam setiap tindakan, terutama di bidang yang berdampak pada kesehatan dan keamanan masyarakat.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page

Tinggalkan Balasan