TNI Patroli Gedung DPR, Pimpinan Komisi I Belum Dibahas untuk Dijadikan Keamanan Tetap

Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, memberikan respon terkait dengan penempatan prajurit TNI di sekitar gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta Pusat. Menurutnya, secara prinsip, pengamanan objek vital sipil seperti DPR RI berada di bawah koordansi Polri. “Keberadaan personel TNI di lingkungan DPR RI memang menjadi perhatian bersama dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Namun, penting untuk diingat bahwa pengamanan objek vital sipil seperti gedung DPR RI secara kelembagaan berada di bawah koordansi Polri, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” paparnya kepada wartawan pada Minggu (21/9/2025).

Dave juga merujuk pada pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengatakan pengerahan TNI dilakukan secara sementara hingga situasi lebih kondusif. Menurutnya, hingga saat ini belum ada diskusi resmi di dalam DPR RI mengenai kemungkinan permanennya keterlibatan TNI dalam pengamanan gedung tersebut. “Pernyataan Menhan tentu saya pahami sebagai langkah responsif terhadap dinamika keamanan saat ini. Namun, sampai sekarang, belum ada pembicaraan resmi di dalam DPR RI mengenai kemungkinan permanennya keterlibatan TNI dalam menjaga Gedung DPR,” ujarnya.

Anggota DPR dari Partai Golkar ini menyatakan akan memantau perkembangan situasi ini secara seksama, termasuk dari aspek tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer. Dave menekankan bahwa setiap kebijakan pengamanan harus proporsional, sesuai dengan peraturan hukum, dan tidak mengaburkan peran masing-masing institusi. “Komisi I DPR RI akan terus memantau perkembangan ini, termasuk dari sisi tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer. Prinsipnya, setiap kebijakan pengamanan harus proporsional, sesuai koridor hukum, dan tidak mengaburkan fungsi serta peran masing-masing institusi,” katanya.

Dia juga menggaris bawahi bahwa koordinasi akan dilakukan antar komisi dan lembaga terkait agar penanganan isu ini tetap berjalan dalam kerangka demokrasi dan konstitusionalitas. “Kami akan terus berkoordinasi lintas komisi dan lembaga terkait agar penanganan isu ini tetap berjalan dalam semangat demokrasi dan konstitusionalitas,” tambahnya.

Kompleks gedung parlemen sempat dijaga pasukan TNI setelah terjadi beberapa kericuhan, yang kemudian menuai kritikan dari masyarakat sipil. TNI menegaskan bahwa keberadaan mereka di kompleks gedung MPR/DPR/DPD ada dasar aturannya. Berdasarkan catatan Thecuy.com, Sabtu (20/9/2025), pasukan TNI masih menjaga kompleks gedung DPR selama dua minggu setelah serangkaian kericuhan di Jakarta. Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menyatakan telah menyetujui agar gedung DPR dijaga oleh personel TNI. “TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (TNI) akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf (TNI) bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Sjafrie menambahkan bahwa penjagaan TNI akan berlangsung sampai suasana menjadi lebih kondusif. Mantan Pangdam Jaya itu menjelaskan, jika perlu, TNI akan berhadapan langsung dengan masyarakat. “Sampai dengan tadi masih kondusif, lebih kondusif lagi. Terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” ungkap dia.

Dalam situasi seperti ini, penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalitas. Koordinasi antar lembaga serta transparansi dalam kebijakan pengamanan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang, terlepas dari latar belakang situasi yang ada.

Baca juga Berita lainnya di News Page