Pengusaha Tolak Inisiatif Tax Amnesty yang Diusung Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak rencana pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III karena dianggap tidak baik jika dilakukan berulang kali. Pengusaha pun memberikan respons terhadap pernyataan tersebut. Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia, mengungkapkan bahwa program tax amnesty hingga saat ini belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurutnya, diperlukan strategi khusus sebagai alternatif agar para pengusaha lebih rajin membayar pajak.

Sarman menyoroti bahwa pelayanan pajak digital seperti Coretax kini lebih mudah diakses oleh pengusaha. Kelebihan ini dapat menjadi daya tarik bagi pelaku usaha untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Selain itu, dia juga menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan perpajakan yang terus-menerus kepada dunia usaha. Dengan pelayanan yang prima dan ramah, diyakini tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga target penerimaan pajak negara akan lebih mudah tercapai.

Sementara itu, Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, mengakui bahwa tax amnesty bisa merusak kredibilitas pajak. Menurutnya, saat ini lebih penting untuk membangun sistem yang menarik wajib pajak untuk membayar pajak dengan sukarela. “Yang penting bagaimana dibangun environment orang senang bayar pajak karena merasa dihargai dan mendapat kehormatan. Tidak seperti sekarang kita sebagai pesakitan,” kata Bob. Dia menambahkan bahwa masyarakat saat ini seakan-akan terkesan ditargetkan untuk membayar pajak. Selebihnya, lebih baik dikembangkan iklim saling percaya, mendorong self-assessment system, dan memberikan insentif bagi mereka yang konsisten dalam membayar pajak.

Bob juga menyebutkan bahwa di negara lain, warga sering menerima pengembalian pajak secara tidak terduga, sedangkan di Indonesia hal seperti itu jarang terjadi. Purbaya sendiri menilai bahwa tax amnesty jilid III bisa merusak kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak. Kebijakan tersebut memberikan sinyal bahwa pelanggaran pajak diperbolehkan karena terdapat harapan akan adanya pengampunan selanjutnya. “Pandangan saya begini, kalau amnesty berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesty? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ke depan ada amnesty lagi, kira-kira begitu,” katanya. Sehingga, tax amnesty yang berulang akan mengirimkan pesan negatif dan menghambat upaya penegakan pajak.

Menurut analisis terbaru, program tax amnesty yang berulang dapat mengurangi daya tarik pajak secara jangka panjang. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa sistem yang transparan dan memberikan insentif lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Studi kasus dari negara Skandinavia, misalnya, menunjukkan bahwa dengan adanya pengembalian pajak secara tidak terduga, kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa iklim kepercayaan dan keadilan dalam sistem perpajakan lebih penting daripada pengampunan berkala.

Dari perspektif ini, langkah yang lebih baik adalah mengembangkan sistem pajak yang transparan, memberikan insentif bagi pembayaran pajak yang tepat waktu, dan meningkatkan komunikasi dengan pengusaha. Dengan demikian, kredibilitas pemerintah dalam penegakan pajak tetap terjaga, dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara organik. Jika kita serius untuk membangun negara yang lebih maju, mesti mulai dari sistem pajak yang adil dan transparan, bukan hanya bergantung pada pengampunan berkala.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page