Pemerintah Daerah Diajukan Tetapkan Prioritas Kamtibmas dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah daerah diminta untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam menghadapi pengalihan dana Transfer ke Daerah (TKD). Pesan itu disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatra 2025 di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025). Tito meminta kepala daerah untuk selalu memprioritaskan komunikasi dalam menanggapi aspirasi masyarakat. Dia mengajak kelompok-kelompok yang potensial melakukan demonstrasi untuk berdiskusi secara konstruktif, agar situasi tetap tenang.

Tito juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia meminta kepala daerah untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat, khususnya setelah beberapa insiden unjuk rasa di beberapa daerah. Selain itu, ia mendorong pengembangan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) melalui budaya ronda yang telah terbukti efektif.

Dalam upaya menjaga kondisi sosial yang kondusif, Tito meminta daerah untuk fokus pada program-program berorientasi masyarakat. Hal ini termasuk pemberian bantuan sosial, gerakan pasar murah, dan renovasi rumah tidak layak huni. Pejabat juga diperingati untuk tidak menampilkan kemewahan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

Di sisi keuangan, Tito menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan dana TKD pada tahun 2026. Ia berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar transfer dana ini sesuai dengan kapasitas fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah dapat tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, daerah juga diharapkan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, seperti memperkuat sektor swasta dan memanfaatkan program prioritas pemerintah pusat.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Sumatra juga menjadi perhatian utama. Tito menegaskan bahwa belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang dan daya beli masyarakat, yang merupakan faktor kunci pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengembangan sektor swasta juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh, termasuk Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana, serta gubernur, bupati, dan wali kota se-Sumatra dan Kepri.

Tidak ada data riset terbaru yang relevan untuk ditambahkan pada saat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta adalah kunci dalam membangun ekonomi yang berkembang dan masyarakat yang harmoni. Setiap daerah harus siap untuk merespons perubahan dengan strategi yang tepat, sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan