Purbaya Menolak Penawaran Amandi Lagi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak rencana untuk melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty untuk kali ketiga. Menurutnya, ada beberapa alasan penting mengapa kebijakan tersebut tidak seharusnya dijalankan berulang kali.

Pertama, Purbaya berpendapat bahwa tax amnesty yang berulang kali dapat merusak citra pemerintah dalam penegakan pajak. Kebijakan ini bisa memberikan pesan bahwa pelanggaran pajak bisa diabaikan karena nanti akan ada pengampunan lagi. Dalam wawancara dengan wartawan di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025), Purbaya menjelaskan, “Jika amnesty dilakukan berulang kali, bagaimana lagi kredibilitasnya? Hal tersebut justru mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran pajak diperbolehkan, dengan asumsi ada amnesty lagi di masa depan.”

Jika tax amnesty dilakukan setiap beberapa tahun, menurut Purbaya, banyak wajar yang akan menyembunyikan pendapatan mereka sekarang dan menunggu pengampunan pajak di kemudian hari. Ingin mengetahui lebih lanjut, ia mengatakan, “Sudah dua kali lakukan tax amnesty, jika dilakukan lagi untuk kali ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, pesan yang diterima adalah menyembunyikan pajak dengan anggapan akan ada pengampunan di masa depan. Hal ini tidak bisa saya dukung.”

Sebagai alternatif, Purbaya lebih fokus pada upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan demikian, penerimaan negara bisa meningkat tanpa perlu memberikan pengampunan pajak secara berulang. “Kita harus mengoptimalkan semua peraturan yang ada, mengurangi penggelapan pajak, dan mengembangkan ekonomi agar pajak tumbuh secara alami. Ini yang harus menjadi prioritas,” katanya.

Untuk informasi, DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.

Menurut studi terbaru, pengampunan pajak berulang kali tidak hanya merusak kredibilitas pemerintah, tetapi juga dapat mengurangi motivasi wajar untuk membayar pajak secara tepat waktu. Hal ini dikarenakan masyarakat akan merasa lebih nyaman untuk menyembunyikan pendapatan dan menunggu pengampunan berikutnya. Sebaliknya, upaya memperkuat sistem pajak dan menjamin pertumbuhan ekonomi sehat akan lebih efektif dalam menaikkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Dalam sebuah kasus yang relevan, negara-negara seperti Swiss telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemberlakukan sanksi yang lebih ketat dan sistem kepatuhan pajak yang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pengampunan pajak bukanlah satu-satunya solusi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Semua masalah pajak tidak bisa diselesaikan dengan mudah, tetapi langkah-langkah yang tepat dan konsisten dapat membawa perbedaan besar. Dengan mengoptimalkan peraturan yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mencapai penerimaan pajak yang lebih stabil tanpa perlu bergantung pada pengampunan yang berulang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page