Pembaharuan Tarif Cukai Rokok oleh Purbaya dengan Rata-rata 57%

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan khawatir tentang tingkat Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang terlalu tinggi. Dia juga membahas dampak potensial penurunan tarif cukai tersebut terhadap industri rokok.

Dalam pemaparan sebelumnya, Purbaya menarik perhatian terhadap kenaikan harga saham beberapa emiten rokok sekitar 20% setelah dia menyentuh kemungkinan penurunan cukai rokok dalam diskusi yang lalu. “Tadi yang menarik adalah diskusi tentang cukai. Kalian tahu, saham rokok naik 20% ketika saya bicara tentang cukai. Naik 20%, mungkin masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tau, cukai rokok berapa sekarang? Rata-rata 57%, sangat tinggi, terlalu banyak,” tuturnya kepada wartawan di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat, 19 September 2025.

Namun, Purbaya menyoroti bahwa penurunan CHT bukan berarti akan segera dilakukan. Menurutnya, kebijakan terkait tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada sektor lain. “Jika diturunkan, bagaimana? Bukan saya yang akan menurunkan, tidak ada rencana untuk menurunkan. Sekuil diskusi saja, kalau diturunkan, bagaimana? Jika diturunkan, pendapatan akan bertambah. Maka, mengapa naikin kalau begitu? Kebijakan ini tidak hanya tentang pendapatan, ada juga kebijakan untuk mengurangi konsumsi rokok,” jelasnya.

Kebijakan tersebut juga akan memengaruhi industri secara keseluruhan dan sektor tenaga kerja. Menurunkan konsumsi rokok akan berdampak pada industri tembakau. Selain itu, Purbaya menyoroti dampak signifikan terhadap ketenagakerjaan yang berpotensi menambah angka pengangguran jika industri tembakau terkena dampak. Menurutnya, perlu adanya strategi mitigasi yang matang sebelum menerapkan kebijakan.

“Lalu mitigasinya apa? Apakah kita sudah memiliki program untuk menyerap tenaga kerja yang akan terpengaruh? Program apa dari pemerintah? Tidak ada. Maka, mengapa membuat kebijakan seperti itu? Diskusi itu salah satunya. Jika begitu, kita akan melihat bahwa jika tidak ada program yang bisa menyerap tenaga kerja yang tidak berkerja, industri ini tidak boleh dimatikan,” ungkapnya.

Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh hanya mempersulit masyarakat. Dia setuju rokok perlu dicegah, namun pemerintahan juga harus memberikan dukungan agar industri tidak mati. “Jadi, nanti rokok akan kami teliti, saya akan ke Jawa Timur untuk berbicara dengan industri, melihat kondisinya. Jika pasaran mereka dilindungi, misalnya larangan produk online palsu, karena tidak adil kalau kita mengambil ratusan triliun pajak dari rokok sementara mereka tidak dilindungi pasarnya, kita membunuh industri,” tambahnya.

Studi kasus terkini menunjukkan bahwa industri rokok berkontribusi sekitar 10% dari total pendapatan pajak negara. Selain itu, sektor ini menyerap sekitar 300 ribu tenaga kerja secara langsung dan tidak langsung. Dengan demikian, kebijakan yang berdampak pada industri ini perlu dipikirkan dengan hati-hati.

Analisis lain juga menunjukkan bahwa penurunan CHT dapat menurunkan harga rokok, tetapi juga berpotensi menambah konsumsi. Hal ini tentu berdampak pada kesehatan masyarakat dan keuangan negara. Oleh karena itu, keseimbangan antara pendapatan negara, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan industri harus dipertimbangkan dengan cermat.

Tak hanya itu, beberapa ahli mengingatkan bahwa penurunan CHT bisa meningkatkan konsumsi rokok di kalangan remaja. Data terbaru menunjukkan bahwa 23% remaja di Indonesia pernah mencoba rokok. Ini memperkuat argumentasi bahwa kebijakan terkait harus selaras dengan upaya pemerataan dan pendidikan tentang dampak merokok.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah perlu memastikan adanya program mitigasi yang kuat sebelum mengubah kebijakan terkait cukai rokok. Hal ini penting untuk memastikan stabilitas industri serta kesejahteraan pekerja tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page