Irma NasDem Ungkap Kritik Terhadap BGN: Monopoli Kuota SPPG

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Jakarta – Irma Chaniago, anggota Komisi IX DPR, merespon penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai dugaan 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif. Menurut Irma, meskipun dapur bukan fiktif, ada yang melakukan monopoli kuota SPPG. Ia mengatakan hal ini melalui pesan yang disampaikan saat dihubungi, Sabtu (20/9/2025).

Contoh monopoli yang disebutkan Irma adalah adanya pihak yang mendaftar di seluruh wilayah hanya untuk mengisi kuota. Hal ini menyebabkan kuota di wilayah tersebut tidak bisa diakses oleh pihak lain yang sebenarnya ingin mendaftar. Padahal, pihak tersebut tidak melakukan persiapan pembangunan dapur sama sekali.

Pada kasus tertentu, kuota SPPG sudah penuh padahal hanya ada dua pihak yang memiliki dapur MBG. Misalnya, di satu kabupaten dengan kuota 30, hanya dua dapur yang beroperasi. Namun, ketika orang lain ingin mendaftar, mereka mendapat informasi kuota sudah penuh. Hal ini menunjukkan adanya 28 kuota yang didaftarkan hanya untuk menutup kuota dan mungkin dijual.

Meskipun demikian, Irma membenarkan BGN telah langsung tanggap terhadap permasalahan ini. BGN telah menutup sekitar 5.000 kuota fiktif yang ada. “Bukan dapur yang fiktif, tapi kuota dapur yang fiktif. Syukurlah, BGN sudah merespon dengan menutup ribuan kuota fiktif tersebut,” ucapnya.

Sementara itu, BGN juga memberikan keterangan terkait temuan 5.000 titik SPPG MBG yang diduga fiktif. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan proses pengajuan dapur MBG. Sebelumnya, prosesnya dimulai dengan membangun dapur terlebih dahulu, baru mendaftar sebagai mitra. Namun, kini prosesnya diubah menjadi mendaftar terlebih dahulu baru membangun dapur.

“Tidak ada dapur fiktif. Kira-kira tiga bulan lalu, aturan BGN membutuhkan pembangunan dapur dulu baru mendaftar. Saya tidak tahu alasannya, sehingga aturan diubah menjadi mendaftar dulu. Jika disetujui, baru membangun dapur,” kata Nanik saat dihubungi, Jumat (19/9).

Saat ini, masalah monopoli kuota SPPG masih menjadi perhatian. Penggunaan strategi daftar untuk menutup kuota tanpa ada niat nyata untuk membangun dapur membutuhkan perhatian lebih. Pengawasan lebih ketat diperlukan untuk memastikan sistem SPPG berjalan dengan transparan dan menguntungkan masyarakat.

Kedepannya, semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat diakses oleh masyarakat yang memang memerlukannya. Peningkatan kejelasan dalam proses verifikasi dan pembangunan dapur juga penting untuk mencegah praktyik monopoli seperti ini.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan