Walkot Prabumulih Disiapkan Sanksi Teguran Tertulis Oleh Kemendagri

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sedang mempertimbangkan untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Wali Kota Prabumulih karena tindakan mencopot Kepala SMPN 1 Roni Ardiansyah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Salah satu alasan utama adalah karena kedua belah pihak telah sepakat untuk memaafkan satu sama lain.

“Setelah selesai dengan proses pemeriksaan, kami akan memberikan laporan lengkap. Dalam penilaian kami, situasi di Kota Prabumulih sudah kondusif. Wali Kota dan Kepala Sekolah Roni Ardiansyah sudah bersilahturahmi dan saling memaafkan,” ujar Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya saat memberikan keterangan di kantor Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

Selain itu, Sang Made juga mengungkapkan bahwa Wali Kota Prabumulih, Arlan, memiliki niat baik dalam mengikuti proses pemeriksaan dari Kemendagri terkait kasus pencopotan Kepala SMP. Bahkan, Arlan telah menghadiri sesi pemeriksaan langsung dengan berangkat dari Prabumulih ke Jakarta hanya dalam waktu sembilan jam, tanpa istirahat sebelumnya. “Hal ini menunjukkan komitmen dan iktikad baik yang luar biasa dari Wali Kota,” tambahnya.

Proses pemeriksaan ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk penilaian lebih lanjut. Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Wali Kota Prabumulih dalam mencopot Roni Ardiansyah dari jabatan Kepala SMPN 1 Prabumulih tidak sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025.

Tindakan pengangkatan ulang Kepala SMP tersebut dilakukan setelah terjadinya insiden di mana anak Wali Kota Arlan membawa mobil ke sekolah, yang kemudian menarik perhatian publik. Hal ini juga menjadi sorotan media, termasuk melalui video yang viral terkait dengan kasus tersebut.

Kasus ini mengingatkan betapa pentingnya ketertiban dan ketepatan prosedur dalam pengangkatan pejabat sekolah. Selain itu, komitmen Wali Kota untuk mengikuti proses pemeriksaan juga menunjukkan keseriusannya dalam menghadapi permasalahan ini. Sebagai warga, kami dapat memanfaatkan kasus ini sebagai pelajaran tentang pentingnya toleransi dan komunikasi dalam menyelesaikan konflik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan