Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah merencanakan untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diisi oleh Wali Kota Prabumulih, Arlan. Berikutnya, Arlan memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut.
“Masalah terkait LHKPN telah saya lapor, termasuk mobil pribadi yang saya gunakan, sudah saya sertakan dalam laporan sebelum mencalonkan diri sebagai wali kota,” ujar Arlan saat berada di kantor Itjen Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (18/09/2025).
Arlan menjelaskan bahwa kendaraan yang digunakan anaknya untuk kegiatan sekolah sudah dicantumkan dalam laporan harta. Pernyataan ini muncul setelah Arlan sempat viral karena mencopot Kepala SMPN 1 Roni Andriansyah yang menegur anaknya karena membawa mobil ke sekolah.
“Benar, mobil pribadi saya telah saya laporkan. Ya, saat itu mobil pribadi saya sudah saya sertakan dalam laporan,” ungkapnya.
Selain mobil pribadi, Arlan juga memiliki beberapa alat berat seperti buldoser dan truk. Menurutnya, alat berat tersebut digunakan untuk disewakan.
“(Buldoser dan truk) itu untuk dirental,” tambahnya.
KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN Arlan untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan.
“Jika kita membicarakan kepatuhan terhadap LHKPN, tidak hanya soal ketepatan waktu pelaporan, melainkan juga kebenaran dan keselenggaraan isinya,” kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (17/9).
“Apakah laporan yang disampaikan sudah benar, lengkap, atau belum, akan dicek melalui LHKPN yang bersangkutan,” lanjutnya.
Arlan sendiri sudah meminta maaf atas tindakannya dalam mencopot Kepala Sekolah tersebut. Ia juga telah mengembalikan jabatan Kepsek yang sebelumnya dicopot.
Dalam perkembangan selanjutnya, Kemendagri menyatakan bahwa tindakan pencopotan Kepala Sekolah yang dilakukan Arlan tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, Arlan akan menerima sanksi berupa teguran tertulis.
Menurut studi terkini, transparansi dalam pelaporan LHKPN menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian korupsi. Data menunjukkan bahwa 70% kasus korupsi terkait dengan ketidaktransparansi dalam manajemen keuangan publik. Dalam konteks ini, tindakan KPK untuk memeriksa LHKPN Arlan dapat menjadi titik awal untuk memperkuat integritas pemerinthahan daerah.
Dalam satu studi kasus, sebuah kota di Indonesia berhasil mengurangi kasus korupsi hingga 40% setelah menyelenggarakan pemeriksaan rutin terhadap LHKPN pejabat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dalam laporan keuangan dapat mendorong akuntabilitas dan kejujuran.
KPK telah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaporan harta pejabat publik. Dengan adanya teknologi digital, proses verifikasi data harta menjadi lebih efisien dan akurat. Pembaruan sistem ini diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta secara benar.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi dalam pelaporan LHKPN, KPK juga melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi pejabat daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua laporan harta disusun dengan teliti dan sesuai dengan ketentuan.
Dalam menghadapi tantangan transparansi keuangan, kolaborasi antara pemerintah, KPK, dan masyarakat sangat penting. Semua pihak harus berperan aktif dalam memastikan kejujuran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Saat krisis kepercayaan terhadap pejabat publik menurun, setiap upaya pengawasan dan transparansi menjadi semakin krusial. Langkah yang diambil oleh KPK terhadap Arlan bukan hanya untuk memastikan kepatuhan terhadap LHKPN, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan.
Dengan demikian, penting bagi setiap pejabat untuk memahami bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan fondasi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Setiap upaya pengawasan ini tidak hanya untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan transparan bagi semua warga negara.
Kunjungi link ini untuk melihat infografis terkait dengan prosedur pelaporan LHKPN: Infografis LHKPN.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.