Kenegaraan Palestina Diterima Inggris Setelah Peran Trump

Inggris akan mengakui Palestina sebagai negara pada pekan ini, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyelesaikan kunjungan resmi ke negara itu. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Reuters dan The Times of Israel pada Kamis (18/9), rencana pengakuan ini dibocorkan oleh surat kabar Inggris, The Times, pada Rabu (17/9) waktu setempat, tanpa menyebutkan sumber tertentu.

The Times melaporkan bahwa Perdana Menteri Keir Starmer berencana mengakui Palestina sebelum beberapa negara Barat, termasuk Prancis, melakukannya dalam pertemuan puncak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pekan depan. Pemerintah Inggris akan mengumumkan keputusan ini setelah Trump selesai dengan kunjungan kenegaraannya pada Kamis (18/9).

Starmer sedang merasa tekanan dari kalangan internal Partai Buruh untuk mengambil langkah tersebut. Namun, ia memutuskan untuk menundanya hingga Trump meninggalkan Inggris agar isu pengakuan Palestina tidak mendominasi konferensi pers bersama yang direncanakan pada hari itu. Kementerian Luar Negeri Inggris belum memberikan tanggapan resmi terhadap laporan ini.

Pada Juli tahun ini, Starmer sudah memberi peringatan bahwa Inggris akan mengambil langkah pengakuan Palestina kecuali Israel mengambil langkah yang dapat meringankan penderitaan di Jalur Gaza dan mencapai gencatan senjata dalam konflik yang berkecamuk sejak hampir dua tahun terakhir dengan Hamas. Tel Aviv telah mengecam rencana pengakuan Palestina oleh negara-negara Barat, karena menurut mereka, langkah tersebut akan menguntungkan Hamas.

Trump sebelumnya mengungkapkan tidak keberatan jika Inggris mengakui Palestina. Namun, sejak saat itu, Amerika Serikat telah menegaskan posisi tertulis menentang langkah semacam itu oleh sekutu di Eropa. Selain Inggris dan Prancis, Kanada, Australia, dan Belgia juga telah mengumumkan rencana pengakuan resmi atas Palestina.

Starmer menyatakan bahwa Inggris akan mengakui Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pekan depan, kecuali Israel mengambil langkah-langkah nyata untuk meredakan situasi di Jalur Gaza. Inggris telah lama mendukung solusi dua negara untuk mengakhiri konflik antara Israel dan Palestina, dengan alasan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan pada saat yang tepat.

“Saya selalu mengatakan kami akan mengakui Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian yang tepat, ketika solusi dua negara memberikan dampak maksimal. Dengan solusi tersebut kini terancam, ini adalah saatnya bertindak,” ujar Starmer.

Trump berkunjung ke Inggris pada Selasa (16/9) malam atas undangan Raja Charles III dan Perdana Menteri Keir Starmer. Pemerintah di London menuturkan bahwa kunjungan ini memperkuat hubungan Inggris-Amerika Serikat, yang mereka katakan sebagai yang terkuat di dunia, dengan sejarah yang panjang selama 250 tahun. Selama kunjungan tersebut, kedua kepala negara diharapkan menyepakati beberapa kesepakatan di bidang energi dan teknologi, termasuk kerja sama dalam energi nuklir.

Puncak acara kunjungan dilaksanakan pada Rabu (17/9), ketika Trump dan Ibu Negeranya, Melania, disambut dengan kemegahan kerajaan di Istana Windsor. Mereka ikut dalam prosesi kereta kuda bersama Raja Charles, Ratu Camilla, Pangeran William, dan Putri Catherine, dengan disertai jamuan kenegaraan, pertunjukan udara militer, dan tembakan meriam kehormatan.

Pada Kamis (18/9), Starmer dijadwalkan menerima Trump di Istana Chequers di pedesaan luar kota London. Mereka akan membahas tarif impor baja Inggris ke Amerika Serikat yang masih tinggi, yaitu 25 persen. Trump menyebut kunjungan kenegaraannya ke Inggris sebagai salah satu kehormatan tertinggi dalam hidupnya, yang diungkapkannya saat berbicara di sebuah jamuan makan mewah yang diselenggarakan oleh Raja Charles III.

“Ini benar-benar salah satu kehormatan tertinggi dalam hidup saya,” kata Trump, seperti dilansir AFP.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa pengakuan internasional terhadap Palestina semakin menjadi tren baru dalam diplomasi global. Banyak negara Barat mulai mengakui Palestina sebagai negara, bukan hanya sebagai entitas, sebagai langkah untuk mendorong proses perdamaian. Hal ini terkait dengan upaya internasional untuk menegakkan solusi dua negara yang telah lama diusung PBB sebagai jalan keluar dari konflik Israel-Palestina.

Dalam konteks ini, Inggris, sebagai salah satu negara dengan sejarah diplomatik yang kuat, mengambil langkah ini untuk menunjukkan komitmennya terhadap solusi perdamaian. Namun, tindakan ini juga mengundang reaksi dari pihak Israel, yang melihatnya sebagai dukungan terhadap Hamas. Analisis unik dari situasi ini menunjukkan bahwa pengakuan Palestina oleh Inggris tidak hanya berdampak pada dinamis politik regional, tetapi juga pada dinamis hubungan antara Amerika Serikat dan Eropa.

Studi kasus seperti pengakuan Palestina oleh beberapa negara Eropa menunjukkan bahwa langkah diplomatik semacam ini seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik internal dan gejolak internasional. Dalam kasus Inggris, Partai Buruh, yang memimpin pemerintahan, memang sudah lama mendorong pengakuan Palestina. Namun, waktu pelaksanaan pengakuan ini dipengaruhi oleh kunjungan Trump, yang menunjukkan seberapa penting hubungan Inggris-Amerika Serikat dalam politik global.

Kesimpulan, langkah Inggris untuk mengakui Palestina sebagai negara bukan hanya tentang diplomasi, tetapi juga tentang strategi politik internal dan internasional. Ketika dunia melihat berubahnya indikasi diplomatik, langkah-langkah seperti ini bisa menjadi titik balik baru dalam usaha mencapai perdamaian di Timur Tengah.

Baca juga Berita lainnya di News Page