Badan Standardisasi Nasional Meminta Bulog Memastikan Kualitas Stok Beras Milik Negara

Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, menyuruh Perum Bulog sebagai BUMN untuk menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ini penting karena CBP berperan sebagai alat strategis dalam memastikan kestabilan harga, suplai, dan akses makanan masyarakat.

Arief menjelaskan bahwa pengelolaan CBP oleh Perum Bulog merupakan bagian dari tugas Badan Pangan Nasional, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Aturan ini menetapkan CBP sebagai alat intervensi untuk stabilisasi pangan yang harus siap digunakan kapan pun diperlukan.

“Pengelolaan CBP harus dilakukan dengan teliti, tidak hanya dari segi jumlah, tetapi juga kualitas. Karena dalam setiap kegiatan, baik intervensi pasar, bantuan pangan, atau penanganan bencana, beras yang disalurkan harus layak konsumsi dan memenuhi standar mutu,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

Keberadaan Perpres 125/2022 memberikan dasar hukum yang jelas bagi kerjasama antara Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Dengan aturan ini, CBP tidak hanya berfungsi sebagai stok beras, melainkan juga sebagai alat kebijakan untuk memastikan stabilitas pangan, menjaga kemampuan membeli masyarakat, dan mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Arief menegaskan bahwa kualitas CBP yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola cadangan pangan.

“Dengan stok beras yang cukup dan aman, mencapai 3,9 juta ton, saat ini perlu diwawasari perkembangan pasokan dan harga pangan. Bulog harus terus mempercepat penyaluran beras, baik beras SPHP, bantuan pangan, maupun saat terjadi bencana,” tegasnya.

Hingga 17 September 2025, realisasi penyaluran CBP telah mencapai 798,8 ribu ton. Dari total tersebut, 374,8 ribu ton berasal dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), 365,5 ribu ton dari penjualan bantuan pangan beras untuk alokasi Juni dan Juli, 60,1 ribu ton dari program golongan anggaran, dan 418 ton untuk tanggap darurat.

Pemerintah juga telah menetapkan pelanjutannya untuk program bantuan pangan beras pada Oktober dan November, dengan rencana penyaluran sebesar 365,5 ribu ton kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia. Jika diperlukan, program ini dapat diperpanjang hingga Desember setelah evaluasi pemerintah.

Mengutip studi terbaru tentang pengelolaan cadangan pangan, terungkap bahwa negara-negara dengan cadangan pangan yang terorganisir dengan baik menunjukkan resiliensi yang lebih besar terhadap krisis pangan. Selain itu, sistem distribusi yang efektif dapat mengurangi kerugian post-panen dan meningkatkan akses pangan masyarakat.

Secara praktis, ada contoh dari negara X yang berhasil menghindari krisis pangan akibat bencana alam dengan mengoptimalkan cadangan pangan dan program bantuan yang terstruktur. Kesepakatan internasional tentang standar kualitas pangan juga menjadi acuan penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi.

Menurut analisis terbaru, stabilitas pasokan pangan tidak hanya bergantung pada jumlah cadangan, tetapi juga pada kualitas dan aksesibilitasnya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan infrastruktur penyimpanan dan jaringan distribusi agar beras yang disalurkan tetap memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, pemerintah harus terus berinovasi dalam pengelolaan CBP, baik melalui teknologi penyimpanan yang lebih baik maupun sistem informasi yang akurat. Dengan demikian, stabilitas pangan bisa dijaga secara optimal, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya langsung.

Berkat cadangan pangan yang baik, pemerintah dapat memberikan jaminan kepada masyarakat tentang keamanan pangan. Hal ini tidak hanya memperkuat daya beli, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih kuat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page