Pemkot Tasikmalaya dan MBG Belum Terhubung

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) belum terkait dengan Pemkot Tasikmalaya. Akibatnya, inisiatif yang diinisiasi Presiden RI melalui Badan Gizi Nasional (BGN) masih berjalan secara terpisah.

Salah satu masalahnya adalah jaminan pasokan hasil pertanian dan peternakan yang belum diatasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Tasikmalaya. Hal ini mencakup asal, distribusi, hingga ketersediaan bahan pangan yang dibutuhkan.

Kepala DKPPP Kota Tasikmalaya, Hj Ely Suminar, menjelaskan bahwa program MBG belum masuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pihaknya belum mengantisipasi dukungan untuk program tersebut. “Karena kita belum bisa koordinasi,” katanya kepada Radar, Rabu (17/9/2025).

Hingga kini, DKPPP belum mengetahui sumber bahan baku yang digunakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tasikmalaya. Ini membuat sulit untuk menilai dampaknya terhadap ketersediaan pangan. “Karena mereka memiliki jaringan pemasok masing-masing,” ujarnya.

Untuk produk hasil pertanian lokal, DKPPP belum menerima laporan tentang adanya kerjasama tersebut. Selain itu, hasil komunikasi dengan Dinas KUMKM perindag menunjukkan bahwa pasokan bahan ini tidak berasal dari pasar lokal. “Mereka tidak membeli di pasar Cikurubuk,” katanya.

Oleh karena itu, DKPPP juga tidak bisa mendorong program MBG untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani setempat. Hal ini karena DKPPP tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan atau mengintervensi SPPG. “Kita hanya bisa memberikan saran,” tuturnya.

Akibatnya, DKPPP juga tidak dapat memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi untuk MBG. Hal ini karena upaya tersebut membutuhkan pemetaan berdasarkan data kebutuhan. “Jadi kita masih tidak bisa menjamin atau menyediakan,” ungkapnya.

Lebih jauh, petani lokal di Kota Tasikmalaya masih belum dapat menghasilkan produk secara terus-menerus. Hal ini karena hasil pertanian hanya tersedia saat musim panen. “Petani kita hanya panen sekali, bukan setiap hari,” jelasnya.

Namun, Hj Ely menjamin bahwa kebutuhan pangan umum di Kota Tasikmalaya tetap terpenuhi. Tidak ada tanda penurunan ketersediaan meski ada program MBG. “Kebutuhan masyarakat tetap aman,” tutupnya.

Menurut laporan terbaru, program like MBG sering menghadapi tantangan serupa di berbagai daerah, terutama dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mengganggu sinergi yang diharapkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai solusi, beberapa daerah telah mengembangkan sistem kerjasama lebih baik dengan melibatkan petani lokal secara langsung. Contohnya, ada wilayah yang berhasil meningkatkan produktivitas melalui pendampingan teknis dan akses pasar yang lebih baik.

Dari sisi praktik, pengalaman ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang kuat dan dukungan teknis untuk memastikan program seperti MBG dapat berjalan dengan efficace. Tanpa dukungan ini, program mungkin sulit untuk mencapai tujuannya secara optimal.

Penting untuk diingat, kesuksesan program seperti MBG tidak hanya tergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk petani dan komunitas lokal. Dengan kerjasama yang baik, program ini bisa memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat.

Jika Anda bertanggung jawab dalam mengelola program sosial, pastikan untuk merencanakan dengan baik dan melibatkan seluruh stakeholder. Inisiatif yang terkoordinasi dan terukur akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page