KPK Akan Memeriksa Data Keuangan Arlan sebagai Wali Kota Prabumulih

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diajukan oleh Arlan, Wali Kota Prabumulih. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran data harta yang dilaporkan.

Arlan menjadi perhatian publik setelah terjadi kontroversi terkait pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah. Kasus ini semakin hangat di media sosial. Budi Prasetyo, juru bicara KPK, menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap LHKPN tidak hanya terkait dengan tanggal pelaporan, melainkan juga isinya.

“Publik dapat berperan dalam pengawasan terhadap kewajaran dan keaslian aset yang dimiliki oleh pejabat negara,” ujar Budi kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025). Selanjutnya, KPK akan memeriksa apakah laporan yang diajukan benar-benar akurat dan lengkap.

Menurut data dari situs LHKPN KPK, Arlan memiliki kekayaan sebesar Rp 17 miliar. Jumlah ini dilaporkan pada 13 Agustus 2024 saat dia mencalonkan diri sebagai Wali Kota. Berikut rincian harta Arlan:

• 18 bidang tanah dan bangunan di Prabumulih dan Ogan Ilir, senilai Rp 5.871.750.000
• 12 kendaraan, seperti mobil pikap, truk, dan buldoser, dengan nilai Rp 4.921.000.000
• Harta bergerak lainnya bernilai Rp 202.000.000
• Kas dan setara kas sebesar Rp 8.007.987.046
• Utang senilai Rp 2.000.000.000

Total kekayaan yang dilaporkan mencapai Rp 17.002.737.046.

Pada saat yang sama, seorang kepala sekolah di Prabumulih, Sumatera Selatan, dirakam neufung dari jabatannya setelah menegur anak Wali Kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, A Darmadi, membantah klaim bahwa pencopotan tersebut terkait dengan peneguran tersebut. Menurut Darmadi, ada tiga alasan yang mendasarinya:

1. Kasus chat mesum yang melibatkan seorang guru SMP
2. Isu lahan parkir berbayar yang bekerja sama dengan masyarakat, yang menurut pimpinan sekolah tidak boleh diaplikasikan untuk anak sekolah
3. Kasus ketika hujan deras, di mana anak Wali Kota diizinkan memarkirkan kendaraan di lingkungan sekolah

Arlan merespon kontroversi ini melalui akun Instagramnya (@cak.arlan_official). Dia meminta maaf dan membantah berita hoaks yang menyebar. “Saya menegur Kepsek Roni karena ada masalah di sekolah yang membuat siswa tidak nyaman. Berita bahwa dia dipindahkan ke sekolah lain adalah hoaks,” ucapnya, Selasa (16/9).

Arlan juga menjelaskan bahwa Kepsek Roni belum dipindahkan, hanya mendapat teguran karena kasus di sekolah yang telah meluas ke media massa. Arlan menambahkan bahwa guru yang terlibat dalam kasus telah dipindahkan sejak satu minggu yang lalu.

Data terbaru menunjukkan bahwa transparansi harta pejabat negara menjadi salah satu cara efektif dalam mencegah korupsi. Masyarakat juga diperkuat peranannya untuk melaporkan jika ada ketidakjelasan pada laporan keuangan pejabat publik. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang keras dan terbuka dalam menjaga integritas pejabat.

KPK telah menunjukkan komitmen dalam menyelidiki pelaporan kekayaan pejabat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan sesuai dengan kenyataan dan tidak ada penyelepan yang berbahaya. Masyarakat juga diperkuat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan ini.

Kasus pencopotan kepala sekolah menunjukkan betapa salah satu sikap kepemimpinan yang baik dalam menangani masalah di sekolah. Meski demikian, penting bagaimana informasi disampaikan agar tidak menimbulkan kerusakan reputasi tanpa bukti yang kuat. Transparansi dan komunikasi yang baik akan menjadi kunci dalam mempertahankan kepercayaan publik.

Ada pelajaran berharga bagi semua pejabat publik: kejujian dan integritas harus menjadi pilar utama dalam menjalankan tugas. Peningkatan pengawasan dan kesadaran masyarakat akan memberikan dampak positif pada penegakan hukum dan transparansi.

Baca juga Berita lainnya di News Page