Kementerian PU dan BGN Akan Membangun Dapur Umum di 806 Lokasi

Pemerintah berencana untuk membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) baru dalam tahun ini, dengan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana ini telah disepakati untuk dilaksanakan di 806 lokasi.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dadan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima anggaran sebesar Rp 71 triliun, dengan target membangun 5.000 SPPG untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat. Namun, Presiden Prabowo Subianto kemudian meningkatkan target penerima manfaat menjadi 82,9 juta jiwa.

BGN telah siapkan dana sebesar Rp 6 triliun dari APBN untuk membangun 1.542 SPPG, tetapi hingga saat ini proses pembangunan masih belum dapat dilaksanakan. Dadan kemudian menyatakan bahwa ia telah mendapatkan komitmen dari Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut, khususnya di daerah terpencil. Ia menegaskan bahwa anggaran yang diperlukan untuk setiap SPPG diperkirakan berkisar antara Rp 2 hingga 3 miliar.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG kali ini akan difokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, pihaknya telah menyediakan 806 lokasi yang memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, 264 titik akan dibangun oleh Kementerian PU, termasuk 11 lokasi yang berada di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sementara 542 titik lainnya akan diserahkan kepada BGN untuk pengembangan lebih lanjut, baik dengan dukungan pendanaan dari mitra, pemerintah daerah, atau anggaran BGN sendiri.

Menurut Dody Hanggodo, Menteri PU, pemilihan lokasi untuk pembangunan SPPG mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk kebutuhan gizi, aksesibilitas, wilayah perbatasan, dan prioritas pembangunan nasional. Ia juga menambahkan bahwa 253 lokasi akan ditangani oleh Kementerian PU, ditambah 11 lokasi di PLBN, sehingga totalnya 264 lokasi. Percepatan pembangunan diprioritaskan untuk daerah terpencil dan PLBN karena kebutuhan layanan di situ sangat mendesak.

Dody juga menyoroti bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam mencari lahan untuk pembangunan dapur MBG, terutama di daerah terpencil. Banyak lahan yang tidak memiliki sertifikat atau hanya berstatus keterangan lokasi bangunan. Oleh karena itu, ia meminta dukungan penuh dari Kementerian Dalam Negeri dan rekan daerah agar masalah lahan dapat segera diselesaikan, sehingga target pembangunan dari Kepala BGN dapat tercapai sesuai rencana.

Program MBG 2025 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang besar. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi populasi yang berisiko gizi buruk. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyediaan lahan dan pembangunan SPPG dapat berjalan lancar.

Inisiatif pembangunan SPPG ini bukan hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang memastikan akses gizi bagi semua lapisan masyarakat, terutama di daerah terpencil. Dengan demikian, program ini menjadi langkah strategis dalam memastikan kesejahteraan gizi nasional.

Pembangunan SPPG di berbagai titik di seluruh Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesehatan gizi masyarakat. Keberhasilan program ini akan bergantung pada kerjasama yang baik antara berbagai instansi dan dukungan dari semua pihak. Dengan adanya dukungan yang kuat, diharapkan target pembangunan dan pelayanan gizi dapat tercapai dengan positif.

Ketika dilihat dari sisi praktis, upaya ini tidak hanya mengedepankan infrastruktur fisik, tetapi juga dukungan operasional yang akan menjamin kelanjutan program MBG. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page