Dorongan DPR RI untuk Peningkatan Stimulus Daya Beli

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Dalam rapat tersebut diputuskan kebutuhan peningkatan stimulus untuk menopang kinerja ekonomi masyarakat saat ini.

Kondisi ekonomi saat ini menjadi perhatian serius, dengan data BPS yang merekam deflasi sebesar 0,08% pada bulan Agustus 2025. Hal ini menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat. Menurut Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, deflasi terbesar terjadi pada sektor makanan, minuman, dan tembakau, mencapai 0,08%. Sementara itu, komoditas tomba dan cabai rawit menjadi penyumbang terbesar inflasi dengan persentase masing-masing 0,10% dan 0,07%.

Selain itu, survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan penurunan Indeks Kondisi Ekonomi dari 118,1 ke 117,2, Indeks Keyakinan Konsumen turun dari 118,1 ke 117,2, dan Indeks Ekspektasi Konsumen menurun dari 129,6 ke 129,2 pada Agustus 2025. Data lainnya menunjukkan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) mengalami kontraksi 4,1% pada Juli 2025, lebih rendah dibandingkan Juni 2025 yang sebesar 0,2%. Indeks penjualan riil pada Agustus 2025 masih menunjukkan kontraksi sebesar 0,3%, meski termasuk perbaikan dari angka sebelumnya.

Dalam kondisi tersebut, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat untuk mengaktifkan APBN sebagai shock absorber dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 16,23 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung daya beli masyarakat. Selain itu, Said juga mengapresiasi keputusan Menteri Keuangan untuk menambah bantuan minyak goreng bagi 20 juta keluarga miskin dan rentan, sesuai rekomendasi dari Ketua DPR.

Kondisi ekonomi saat ini memang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Dengan adanya alokasi dana stimulus yang lebih besar, diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat akan membawa dampak positif bagi semua lapisan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup. Pandangan positif dan sokongan dari semua pihak akan menjadi kunci sukses dalam menanggulangi krisis ekonomi saat ini.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan DPR untuk terus berkoordinasi dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Dengan demikian, pencapaian tujuan pengembangan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dapat dicapai dengan lebih optimal. Kerja sama yang kuat antara pemerintah dan DPR akan menjadi tonggak penting dalam mengatasi tantangan ekonomi yang ada.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan