Digitalisasi Bansos Dimulai oleh Pemerintah di Banyuwangi

Pemerintah telah memulai upaya pengujian sistem digitalisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam penyampaian bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ini merupakan langkah awal dalam transformasi layanan publik melalui Digital Public Infrastructure (DPI), yang meliputi identitas digital, pembayaran digital, dan pertukaran data.

Tubagus Nugraha, Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menjelaskan bahwa pemilihan Banyuwangi sebagai area uji coba karena dampak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat. “Bantuan sosial menjadi focus karena memiliki pengaruh signifikan. Selama ini, banyak kendala dalam pelaksanaan bansos. Dengan digitalisasi yang menggunakan DPI, harapannya penargetan bantuan bisa lebih tepat dan efisien,” katanya dalam keterangannya, Kamis (18/9/2025).

Banyuwangi dipilih sebagai lokasi percontohan atas kemampuannya dalam inovasi digital. “Tidak acak Banyuwangi dipilih, karena daerah ini sudah menjadi referensi bagi transformasi digital di tingkat pemerintah daerah,” tambah Tubagus.

Melalui skema baru ini, penerima manfaat dapat mendaftar secara langsung melalui portal Perlinsos dengan verifikasi identitas digital dan biometrik. Untuk mereka yang tidak memiliki ponsel, 167 Pendamping Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial dan 25 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) siap memberikan bantuan di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng.

“Pendekatan ini people-centric, sehingga masyarakat bisa langsung berinteraksi dengan pemerintah tanpa perantara. Bantuan yang diberikan akan lebih tepat, efisien, dan cepat,” kata Tubagus.

Uji coba ini melibatkan 640 ribu keluarga dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1-5) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam satu bulan ke depan, diharapkan 300 ribu kepala keluarga terdaftar. Data ini akan menjadi dasar evaluasi sebelum program diperluas secara nasional. “Ini hanya fase uji coba. Jika data dan evaluasi solid, kita bisa merekomendasikan pelaksanaan nasional,” jelas Tubagus.

Joko Widiarto, Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, mendukung langkah digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos. “Masyarakat sudah bisa mendaftar dengan mudah, cukup dengan foto dan pendaftaran online. Upaya ini terus dikembangkan dengan kerjasama antar dinas agar bantuan lebih tepat sasaran,” kata Joko.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, turut memantau langsung pelaksanaan uji coba di Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng. “Semua data akan diproses sistem dan dievaluasi Kementerian. Pendaftaran tidak langsung berarti mendapatkan bantuan,” jelas Ipuk. Ia juga mengajak masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk segera mendaftar, terutama mereka tanpa ponsel, yang akan dibantu oleh PKH.

Sambungannya positif dari masyarakat, termasuk Nano Restiawati (50) dari Kelurahan Lateng. “Saya datang untuk mengaktifkan IKD dan mendaftar bansos. Saya butuh bantuan dan terima kasih atas panduan PKH,” ujarnya.

Hingga pukul 16.45 WIB, 541 Kepala Keluarga (KK) telah terdaftar, dengan 367 KK di Desa Kemiren dan 174 di Kelurahan Lateng.

Digitalisasi bansos bukan hanya mengurangi birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian bantuan sosial. Ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa bantuan sosial bisa sampai ke pihak yang seharusnya, tanpa adanya penyaluran yang tidak tepat. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, program ini diharapkan bisa menjadi model yang efektif untuk penerapan di seluruh Indonesia.

Inovasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Masyarakat diharapkan bisa merasakan manfaat langsung dari digitalisasi ini, termasuk prosedur yang lebih sederhana dan waktu penyaluran bantuan yang lebih cepat. Semoga langkah ini menjadi awal perubahan yang positif bagi sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Baca juga Berita lainnya di News Page