Bansos Pangan Bertambah dengan Minyak Goreng 2 Liter, Kemenkeu Siapkan Rp 500 M

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan perhitungan terkait dengan penambahan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) pangan berupa minyak goreng dua liter yang akan diberikan kepada masyarakat yang berkebutuhan. Selain beras seberat 10 kilogram (kg), masyarakat akan menerima tambahan bantuan dalam bentuk minyak goreng.

Febrio Nathan Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan cepat, adanya tambahan bansos ini akan meningkatkan anggaran sebesar Rp 500 miliar. “Kami menghitung cepat bahwa bantuan minyak goreng sekitar Rp 0,5 triliun. ini sudah quite oke,” kata Febrio kepada para wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (18/9/2025).

Febrio menambahkan bahwa penambahan bantuan minyak goreng dua liter ini akan melengkapi bantuan beras 10 kg yang akan disalurkan selama dua bulan, yakni pada Oktober dan November 2025. “Kita sudah menghitung dan sudah koordinasi dengan Banggar bahwa ini masuk akal dan akan mengisi bantuan beras untuk dua bulan. Hal ini baik untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa bantuan beras 10 kg saja tidak cukup untuk menjaga daya beli masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong agar bansos ditambah dengan minyak goreng dua liter per bulan. “Kami baru saja berkoordinasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khusus untuk 10 kg beras, namun tidak cukup hanya 10 kg beras. Mohon ditambah minyak goreng 2 liter per bulan,” katanya saat rapat kerja dengan pemerintah.

Tindakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas bantuan sosial yang diberikan, terutama dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat. Dengan penambahan minyak goreng, diharapkan masyarakat dapat lebih merasakan manfaat dari bansos yang disediakan. Ini juga merupakan langkah yang strategis untuk memastikan stabilitas pembiayaan dan niat baik pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Bantuan sosial yang lebih lengkap seperti ini tidak hanya memberikan manfaat langsung pada penerimanya, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Langkah ini juga dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin mengikuti program serupa untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian, pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam memastikan bahwa setiap uang pajak yang dibayarkan warga negara dapat digunakan dengan bijak untuk kebaikan bersama.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan