Peserta Asing di JKN Bertambah 124 Ribu, BPJS Kesehatan Terangkan Ketentuan

Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menyampaikan bahwa jumlah iuran yang diterima dari warga negara asing (WNA) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan mereka. Dia mengutip data di Bali, di mana pengeluaran BPJS untuk perawatan WNA tidak mencapai Rp 1 miliar setahun.

“Sangat menarik, karena iuran yang dikumpulkan dari seluruh anggota WNA ini masih lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan untuk merawat atau memberikan layanan kesehatan kepada 124 ribu orang asing ini,” ujar Ghufron dalam acara temu media di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (16/9/2025). “Di Bali, misalnya, pengeluaran tidak sampai Rp 1 miliar per bulan untuk 15 ribu WNA yang tinggal di sana.”

Ghufron juga mengonfirmasi bahwa WNA yang bekerja secara formal di Indonesia selama minimal 6 bulan harus menjadi anggota JKN, sehingga tidak sembarangan mereka bergabung. Selain Bali, WNA yang terdaftar juga berada di wilayah lain seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Sulawesi. Mereka bekerja di berbagai sektor, termasuk pertambangan, perhotelan, dan bidang lain.

“Hal ini merupakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS, khususnya pada pasal 14 yang menyebutkan bahwa tidak hanya warga lokal yang wajib menjadi peserta, tetapi juga WNA yang bekerja minimal 6 bulan. Ini biasanya mengacu pada pekerja di sektor formal, bukan informal,” jelas Ghufron. “Termasuk pekerja penerima upah (PPU), seperti yang umum dikenal.”

Studi kasus terbaru menunjukkan bahwa program JKN untuk WNA tidak hanya memberikan manfaat finansial bagi pemerintah, tetapi juga mendorong integrasi sosial melalui akses kesehatan yang lebih baik. Data menunjukkan bahwa WNA yang terdaftar di JKN cenderung lebih terbiasa dengan sistem kesehatan lokal, sehingga membantu meningkatkan efisiensi pelayanan.

Analisis lebih dalam menunjukan bahwa dengan adanya kewajiban ini, WNA tidak hanya mendapatkan perlindungan kesehatan yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi kesehatan. Ini juga memberikan kontribusi positif bagi ekonomi lokal melalui pembayaran iuran mereka.

Tidak hanya itu, program ini juga membantu mengurangi beban biaya kesehatan bagi fasilitas medis, karena WNA yang terdaftar lebih cenderung menggunakan fasilitas yang sudah terintegrasi dalam sistem JKN. Hal ini mengurangi risiko pengeluaran yang tidak terduga bagi rumah sakit dan klinik.

Penyederhanaan aturan dan pelaksanaannya juga telah memberikan dampak positif. WNA sekarang lebih mudah memahami prosedur pendaftaran dan manfaat yang mereka dapatkan. Ini tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan kesehatan di Indonesia.

Akhirnya, program JKN untuk WNA bukan hanya tentang kewajiban hukum, tetapi juga tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Dengan mendukung sistem ini, WNA dan warga Indonesia bisa saling mendukung dalam upaya mencapai kesehatan yang lebih baik. Inilah bukti bahwa kesehatan adalah hak fundamental, tidak terikat oleh batas negara atau status kewarganegaraan.

Baca Berita dan Info Kesehatan lainnya di Seputar Kesehatan Page