Pemerintah Didesak Tetapkan Pengawasan Lebih Kencang untuk Program Stimulus yang Telah Diluncurkan

Pemerintah telah mengumumkan 8 program stimulus ekonomi baru hari Senin. Menurut Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, ini adalah langkah yang sangat tepat waktu. Alasan utama adalah karena masyarakat membutuhkan dukungan dalam meningkatkan daya beli, sedangkan pelaku usaha memerlukan bantuan agar dapat terus beroperasi dan menyediakan lapangan kerja.

“Pemerintah sudah berada di jalur yang benar,” kata Misbakhun dalam pernyataan resmi, Selasa (16/9/2025). Legislator dari Partai Golkar ini juga menekankan bahwa 8 program ini harus bekerja sebagai mesin pendorong untuk menggerakkan sektor produktif, menjaga keberlangsungan daya beli rakyat, dan mengembangkan lapangan kerja. Ia juga menggaris bawahi bahwa dampak langsung dari program ini akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

Misbakhun juga menegaskan bahwa pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan program ini sangat penting. Menurutnya, program yang bagus di kertas tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan dengan tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab. “Komisi XI DPR RI akan memantau secara ketat setiap program agar bisa berjalan dengan efektif. Suksesnya paket stimulus ini bukan hanya tentang pencapaian target anggaran, tetapi sejauh mana dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Disini peran pengawasan sangat penting,” ungkapnya.

Selain itu, Komisi XI DPR RI siap bekerjasama dengan pemerintah agar stimulus ini dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional yang efektif, serta memberikan manfaat sosial yang adil bagi rakyat. Sebelumnya, pemerintah telah mempublikasikan 8 paket stimulus ekonomi baru yang meliputi program magang untuk lulusan baru hingga satu tahun, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan deduksi tambahan (DTP) bagi pekerja pariwisata, serta bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga.

Program yang ditawarkan juga mencakup diskon iuran asuransi ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja transportasi, sopir, kurir, dan logistik. Selain itu, ada pula layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses hunian yang lebih layak. Stimulus ini juga dilengkapi dengan program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PUPR, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat investasi, serta proyek perkotaan di DKI Jakarta sebagai model pelaksanaan.

Diharapkan, upaya ini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara yang positif.

Pemerintah telah merilis delapan inisiatif ekonomi baru pada hari Senin, yang diklaim oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai langkah yang sangat tepat. Misbakhun menyatakan bahwa ini merupakan langkah yang sangat diperlukan, karena masyarakat memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya beli mereka, sedangkan bisnis membutuhkan bantuan untuk terus beroperasi dan menyediakan lapangan kerja. “Pemerintah sedang berada di jalur yang benar,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa delapan program ini harus dijadikan sebagai mesin pendorong untuk menggerakkan sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja. Ia juga menyatakan bahwa dampak langsung dari program ini akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun juga menegaskan bahwa pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan program ini sangat penting. Ia mengatakan bahwa program yang bagus di kertas tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan dengan tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab. “Komisi XI DPR RI akan memantau setiap program agar dapat berjalan dengan efektif,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa suksesnya paket ini tidak hanya tentang pencapaian target anggaran, tetapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya ini, Komisi XI DPR RI juga siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberikan manfaat sosial yang adil bagi rakyat.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru, termasuk program magang bagi lulusan baru yang berlangsung hingga satu tahun, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan deduksi tambahan (DTP) bagi pekerja pariwisata, serta bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menawarkan diskon iuran asuransi ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja transportasi, sopir, kurir, dan logistik. Program ini juga mencakup layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses hunian yang lebih layak. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PUPR, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat investasi, serta proyek perkotaan di DKI Jakarta sebagai model pelaksanaan. Diharapkan, upaya ini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara yang positif.

Pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi baru pada hari Senin, yang diklaim oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai langkah yang sangat tepat. Menurut Misbakhun, masyarakat memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya beli mereka, sedangkan bisnis membutuhkan bantuan untuk terus beroperasi dan menyediakan lapangan kerja. “Pemerintah sedang berada di jalur yang benar,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa delapan program ini harus dijadikan sebagai mesin pendorong untuk menggerakkan sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja. Ia juga menyatakan bahwa dampak langsung dari program ini akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun juga menegaskan bahwa pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan program ini sangat penting. Ia mengatakan bahwa program yang bagus di kertas tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan dengan tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab. “Komisi XI DPR RI akan memantau setiap program agar dapat berjalan dengan efektif,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa suksesnya paket ini tidak hanya tentang pencapaian target anggaran, tetapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya ini, Komisi XI DPR RI juga siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberikan manfaat sosial yang adil bagi rakyat.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru, termasuk program magang bagi lulusan baru yang berlangsung hingga satu tahun, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan deduksi tambahan (DTP) bagi pekerja pariwisata, serta bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menawarkan diskon iuran asuransi ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja transportasi, sopir, kurir, dan logistik. Program ini juga mencakup layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses hunian yang lebih layak. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PUPR, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat investasi, serta proyek perkotaan di DKI Jakarta sebagai model pelaksanaan. Diharapkan, upaya ini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara yang positif.

Pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi baru pada hari Senin, yang diklaim oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai langkah yang sangat tepat. Menurut Misbakhun, masyarakat memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya beli mereka, sedangkan bisnis membutuhkan bantuan untuk terus beroperasi dan menyediakan lapangan kerja. “Pemerintah sedang berada di jalur yang benar,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa delapan program ini harus dijadikan sebagai mesin pendorong untuk menggerakkan sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja. Ia juga menyatakan bahwa dampak langsung dari program ini akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun juga menegaskan bahwa pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan program ini sangat penting. Ia mengatakan bahwa program yang bagus di kertas tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan dengan tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab. “Komisi XI DPR RI akan memantau setiap program agar dapat berjalan dengan efektif,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa suksesnya paket ini tidak hanya tentang pencapaian target anggaran, tetapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya ini, Komisi XI DPR RI juga siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberikan manfaat sosial yang adil bagi rakyat.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru, termasuk program magang bagi lulusan baru yang berlangsung hingga satu tahun, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan deduksi tambahan (DTP) bagi pekerja pariwisata, serta bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menawarkan diskon iuran asuransi ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja transportasi, sopir, kurir, dan logistik. Program ini juga mencakup layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses hunian yang lebih layak. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PUPR, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat investasi, serta proyek perkotaan di DKI Jakarta sebagai model pelaksanaan. Diharapkan, upaya ini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara yang positif.

Pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi baru pada hari Senin, yang diklaim oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun sebagai langkah yang sangat tepat. Menurut Misbakhun, masyarakat memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya beli mereka, sedangkan bisnis membutuhkan bantuan untuk terus beroperasi dan menyediakan lapangan kerja. “Pemerintah sedang berada di jalur yang benar,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa delapan program ini harus dijadikan sebagai mesin pendorong untuk menggerakkan sektor produktif, menjaga daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan kerja. Ia juga menyatakan bahwa dampak langsung dari program ini akan sangat menentukan stabilitas ekonomi nasional.

Namun, Misbakhun juga menegaskan bahwa pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan program ini sangat penting. Ia mengatakan bahwa program yang bagus di kertas tidak akan bermanfaat jika tidak diimplementasikan dengan tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab. “Komisi XI DPR RI akan memantau setiap program agar dapat berjalan dengan efektif,” kata Misbakhun, yang juga menambahkan bahwa suksesnya paket ini tidak hanya tentang pencapaian target anggaran, tetapi sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dalam upaya ini, Komisi XI DPR RI juga siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa stimulus ini benar-benar menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional dan memberikan manfaat sosial yang adil bagi rakyat.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan delapan paket stimulus ekonomi baru, termasuk program magang bagi lulusan baru yang berlangsung hingga satu tahun, perluasan pajak penghasilan (PPh) 21 dengan deduksi tambahan (DTP) bagi pekerja pariwisata, serta bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga. Selain itu, pemerintah juga menawarkan diskon iuran asuransi ketenagakerjaan (JKK dan JKM) bagi pekerja transportasi, sopir, kurir, dan logistik. Program ini juga mencakup layanan tambahan perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan akses hunian yang lebih layak. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PUPR, deregulasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 untuk mempercepat investasi, serta proyek perkotaan di DKI Jakarta sebagai model pelaksanaan. Diharapkan, upaya ini dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi negara yang positif.

Saat ini, ekonomi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam memulihkan stabilitas dan perkembangannya. Dengan adanya delapan paket stimulus baru yang telah diumumkan pemerintah, ada harapan bahwa ini akan menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang dilalui. Program-program ini tidak hanya memberikan dukungan langsung kepada masyarakat dan bisnis, tetapi juga ditargetkan untuk meningkatkan daya beli dan lapangan kerja. Namun, penting untuk diingat bahwa suksesnya program ini tidak hanya bergantung pada anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada implementasinya yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, upaya bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif seperti Komisi XI DPR RI akan sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap program dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi rakyat Indonesia.

Sistem pengawasan yang ketat juga diperlukan agar setiap program stimulus dapat berfungsi dengan maksimal. Hal ini akan memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan dengan bijak dan tidak terbuang sia-sia. Selain itu, program-program ini juga harus diikuti dengan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai seberapa jauh manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, upaya pemulihan ekonomi ini tidak hanya akan mendukung stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Dalam kondisi saat ini, dukungan dari semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Indonesia dapat menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.

Dengan adanya delapan paket stimulus baru, ada harapan besar bahwa ekonomi Indonesia akan mampu pulih dengan lebih cepat. Program-program ini tidak hanya berfokus pada pendapatan dan lapangan kerja, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur dan perpajakan yang lebih adil. Dalam waktu dekat, jika dilaksanakan dengan baik, ini dapat menjadi titik balik bagi negara dalam menghadapi krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Namun, untuk mencapai tujuan ini, semangat kerjasama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat sangatlah penting. Hanya dengan bekerja bersama, Indonesia bisa lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan yang lebih baik.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page