Komunikasi Pemerintah Lebih Efisien dengan Pembentukan Badan Baru oleh Prabowo

Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, mengungkapkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah (BKP) kini dipimpin Angga Raka Prabowo merupakan hasil transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Langkah ini diambil pemerintah setelah melakukan evaluasi terkait. Menurut Pras, perubahan ini tidak berarti membentuk badan baru, melainkan mengubah PCO menjadi BKP untuk memperluas cakupan komunikasi. Hal ini bukan hanya untuk mewakili komunikasi kepresidenan, tetapi juga untuk memastikan komunikasi yang lebih luas.

Dalam wawancara dengan wartawan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (17/9/2025), Pras mengungkapkan bahwa pembentukannya bertujuan memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, termasuk menyinkronkan komunikasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Inisiatif ini juga dirancang untuk menyelaraskan informasi terkait program-program pemerintah yang sedang atau akan dilaksanakan.

Ketika ditanya tentang apakah PCO akan dibubarkan, Pras menjelaskan bahwa tidak terjadi pembubaran, melainkan pemindahan fungsi dan tugas ke BKP. Tim yang bekerja di PCO akan dialihkan ke badan baru ini. Pras menekankan bahwa perubahan ini bertujuan meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah. “Untuk sementara ini semua hanya berpindah,” ujarnya sambil membandingkan ini dengan mengganti pemain dalam pertandingan bola dengan harapan memenangkan pertandingan.

Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan menjadi wadah yang lebih efisien dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian, sistem komunikasi yang terpadu diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan lebih baik.

Tidak hanya sebagai transformasi organisasi, langkah ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Dengan adanya BKP, diharapkan informasi pemerintah dapat disampaikan dengan lebih sistematis dan konsisten. Hal ini akan memfasilitasi masyarakat untuk lebih memahami kebijakan dan program pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan negara.

Dalam era digital yang semakin maju, peran komunikasi pemerintah semakin penting. Dengan adanya BKP, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat dan memberikan informasi yang akurat serta tepat waktu. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan negara.

Bagi semua pihak, perubahan ini menjadi peluang untuk bekerja sama dalam mengembangkan sistem komunikasi yang lebih baik. Dengan dukungan yang optimal, pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. Di sisi lain, masyarakat juga dapat menjadi bagian aktif dalam memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang diambil. Dalam rangka mencapai Indonesia yang lebih maju, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama.

Akhirnya, transformasi PCO menjadi BKP bukan hanya perubahan nama, tetapi langkah strategis untuk menuju komunikasi pemerintah yang lebih inklusif dan efisien. Dengan demikian, harapan terwujudnya pemerataan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan negara akan semakin tercapai.

Badan Komunikasi Pemerintah bukan hanya tentang perubahan struktur, melainkan juga komitmen untuk berkomunikasi lebih baik. Dalam setiap langkah ini, ada harapan bahwa informasi akan lebih mudah diakses, komunikasi akan lebih terstruktur, dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat akan lebih erat. Dengan semangat bersama, Indonesia bisa menuju masa depan yang lebih cerah dan terencana.

Baca juga Berita lainnya di News Page