Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, H Aslim, telah membahas tentang penanganan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD. Menurutnya, masalah tersebut telah diambil alih sejak pekan sebelumnya.
“Saya yakin bahwa kami telah menyerahkan data ke Kementerian Dalam Negeri. Kita hanya perlu menunggu keputusan mereka,” katanya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Kepegawaian di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Daerah Kota Tasikmalaya, Rabu (17/9/2025).
Radar mengetahui bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan surat permintaan data tunjangan DPRD ke berbagai daerah sejak pekan lalu.
Di sisi lain, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menegaskan bahwa pihaknya akan menanggapi kritik masyarakat dengan melakukan penilaian terhadap peraturan tersebut.
“Kita akan melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kritik dari masyarakat menjadi input penting untuk perbaikan,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah meminta semua kepala daerah untuk mengevaluasi tunjangan DPRD di wilayah masing-masing. Arahan ini diterbitkan pada awal September 2025 sebagai tanggapan atas kontroversi tunjangan DPRD yang dianggap terlalu tinggi dan memicu kekecewaan masyarakat.
Tito menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah menetapkan hak-keuangan DPRD, memberikan wewenang kepada daerah untuk menyesuaikan tunjangan DPRD dengan kondisi keuangan daerah.
Kepala daerah bersama DPRD dapat mempertimbangkan ulang jumlah tunjangan tersebut dan mengaturnya dengan lebih proporsional.
“Saya menyarankan kepada kepala daerah dan DPRD untuk berkomunikasi dengan masyarakat dalam melakukan evaluasi,” kata Tito Karnavian pada Senin (15/9/2025).
Dia menegaskan bahwa evaluasi tunjangan, terutama tunjangan perumahan, diperlukan karena banyak daerah mengalami protes masyarakat akibat tunjangan yang dianggap tidak wajar. Tito mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk membuka ruang percakapan dengan masyarakat agar solusi yang disepakati bersama dapat dicapai.
Tindakan Mendagri ini mendapatkan respons positif dari berbagai pihak. Pengamat Fernando Emas menyebut langkah Tito sebagai upaya nyata untuk menanggapi aspirasi publik terhadap besarnya tunjangan pejabat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Meskipun DPRD memiliki wewenang dalam penganggaran, tunjangan DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah—sesuai Peraturan Pemerintah No.18/2017 tentang keuangan DPRD—sehingga evaluasi oleh eksekutif dan legislatif daerah merupakan kemungkinan yang wajar.
Data riset terbaru menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap tunjangan publik, terutama dalam konteks krisis ekonomi yang terus berlanjut. Sejumlah studi mengungkapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik menjadi faktor utama yang diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Analisis unik dan simplifikasi: Masalah tunjangan DPRD tidak hanya terkait dengan jumlah uang, tetapi juga dengan ketransparasian dan kesesuaian dengan kondisi ekonomi daerah. Evaluasi yang dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat dapat membantu meminimalisir kontroversi dan meningkatkan kepuasan publik.
Kesimpulan: Evaluasi tunjangan DPRD bukan hanya tentang memotong biaya, tetapi tentang membangun kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka, solusi yang seimbang dapat dicapai, menguatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap institusi legislatif.
Baca juga Berita lainnya di News Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.