Gaji dan Tunjangan Pejabat Bupati dan Wali Kota Terbaru!

Pemantik minat publik terkait tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baru-baru ini telah mengarah ke perhatianへる pencarian informasi mengenai gaji kepala daerah, termasuk untuk Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Raden Diky Chandra. Dalam wawancara di area Bale Kota, Selasa (16/9/2025), mereka menjelaskan bahwa upah dan keuntungan yang diterima kepala daerah sebenarnya lebih rendah daripada yang diyakini masyarakat.

“Mau tahu berapa (gaji dan tunjangan wali kota)? Ya begitu saja. Semua sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata mereka singkat. “Tunjangan itu, sebenarnya gaji pokok dan tambahan untuk kepala daerah tidak mencapai angka ratusan juta,” tambahnya.

Besaran penghasilan kepala daerah telah ditetapkan secara nasional sejak dua dasawarsa yang lalu. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000, yang merubah PP Nomor 9 Tahun 1980. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pada 26 Juli 2000.

Sesuai Pasal 1 PP 59/2000, gaji pokok kepala daerah tingkat kabupaten atau kota berjumlah Rp2.100.000, sementara wakil kepala daerah mendapatkan Rp1.800.000. Selain gaji pokok, pejabat daerah juga menerima tunjangan jabatan dan tambahan lain yang ditentukan oleh aturan yang berbeda.

Tunjangan jabatan kepala daerah kemudian diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, yang merevisi Keppres Nomor 168 Tahun 2000. Berdasarkan kebijakan tersebut, wali kota menerima tunjangan jabatan sebesar Rp3.780.000 per bulan, sedangkan wakilnya mendapat Rp3,24 juta per bulan. Dalam kurun waktu satu tahun, bupati atau wali kota akan memperoleh tunjangan jabatan sebesar Rp45,36 juta, sementara wakil bupati atau wali kota menerima Rp38,88 juta.

Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, kepala daerah dan wakilnya juga memperoleh biaya pemeliharaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Peraturan ini mengatur bahwa mereka berhak atas rumah jabatan lengkap dengan fasilitas, termasuk mobil dinas dan perlengkapan lainnya. Namun, setelah masa jabatan berakhir, semua fasilitas tersebut harus dikembalikan dalam keadaan baik.

Di era modern ini, transparansi dalam keuangan publik menjadi kunci untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Data terkini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih dalam tentang sistem gaji kepala daerah dapat mengurangi skepsis dan meningkatkan partisipasi warga dalam pengawasan keuangan daerah. Studi kasus di beberapa kota menunjukkan bahwa kebijakan yang jelas dan konsisten dapat mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi biaya publik. Infografis yang menunjukkan perpindahan dana dari pajak ke kegiatan pemerintahan juga menjadi sarana penting untuk pendidikan publik.

Gaji kepala daerah, meskipun terbilang tidak tinggi, harus digunakan dengan bijak untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu berkolaborasi agar dana negara dapat dimanfaatkan secara optimal. Usahakan untuk selalu mengikuti perkembangan regulasi terkait agar informasi yang ada selalu up to date.

Baca juga Berita lainnya di News Page