Warga Parung Panjang Marah Truk Tambang Melintas Jalan, Dishub Beri Tanggapan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di Jakarta, video yang menampilkan warga mengejar petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor di Parung Panjang telah melambung di media sosial. Kejadian tersebut diperkirakan disebabkan karena petugas diduga menyalahi aturan jam operasional terkait melintasi truk tambang.

Dalam video yang tertangkap pada hari Rabu (16/9/2025), warga awalnya menghalangi truk, kemudian mendekati petugas Dishub tidak jauh dari tempat kejadian. Warga tampak marah dan menuntut petugas melaksanakan tanggung jawabnya, sementara petugas mencoba menenangkan situasi.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto, membantah tuduhan bahwa petugasnya enggan bekerja. Menurutnya, petugas telah aktif sejak pukul tiga subuh dan sedang beristirahat sementara saat kejadian. “Ada yang lagi salat, ada yang lagi makan, begitu saja,” ujarnya.

Bayu menambahkan bahwa warga yang marah berasal dari Tangerang. Mereka keberatan dengan adanya truk yang melintas ke arah Tangerang karena jalan di Parung Panjang sedang diperbaiki, dan juga jembatan Leuwiranji yang juga dalam proses perbaikan. “Jadi satu-satunya jalan yang bisa ke Tangerang itu lewat situ,” jelasnya.

Menurut Bayu, warga kemungkinan protes karena jumlah truk yang banyak melintas, menyebabkan kemacetan. Dia menegaskan bahwa petugas sudah bekerja sesuai aturan. “Setiap hari petugas berjaga mulai pukul tiga pagi. Mulai jam lima subuh hingga sembilan, truk kosong dari Tangerang tidak boleh masuk, tapi masih banyak yang kami putar balik,” tutupnya.

Penanganan truk tambang di Parung Panjang menunjukkan kompleksitas pengelolaan lalu lintas, terutama di daerah dengan infrastruktur yang sedang dalam perbaikan. Konflik seperti ini sering timbul ketika warga merasa keputusan pengelolaan lalu lintas tidak memenuhi kebutuhan mereka. Solusi yang efektif diperlukan untuk menenangkan situasi dan memastikan ketertiban serta kelancaran lalu lintas, tanpa mengorbankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Pemerintah setempat perlu lebih aktif dalam menjelaskan rencana perbaikan jalan dan pengelolaan truk tambang agar warga lebih memahami alasan di balik kebijakan. Dialog antara pengelola lalu lintas dan masyarakat juga penting agar kebijakan dapat disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Dengan demikian, keharmonisan antara pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat dapat dicapai.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan