UU P2SK Diubah Setelah 2 Tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon adanya draf revisi terkini Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Ia menyanggahi bahwa dokumen tersebut belum diterima secara resminya oleh Kementerian Keuangan.

Purbaya juga menanyakan alasan di balik kebutuhan revisi UU P2SK yang baru diberlakukan tahun 2023. Menurutnya, peraturan baru tersebut sebaiknya diterapkan dengan maksimal sebelum dilakukan perbaikan. “Mengapa harus diubah? Saya tidak tahu. Bila dari sisi pribadi, undang-undang ini baru dibuat tahun 2023. Mengapa harus diubah kembali dalam waktu yang singkat? Artinya, sebelumnya ada kesalahan dalam pembuatannya? Lebih baik biarkan berjalan dengan baik terlebih dahulu, kemudian kita lihat di mana kekurangannya. Baru kita perbaiki. Ini baru dua tahun sebenarnya,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Bendahara Negara menilai perubahan UU P2SK saat ini terlalu dini. Ia menyatakan terbuka terhadap masukan, tetapi menolak penggantian peraturan dengan terburu-buru.

“Mungkin pelaksanaan UU ini baru dimulai pertengahan tahun 2023. Jadi, menurut saya, revisi UU P2SK ini masih terlalu dini. Tapi kalau ada saran, saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu. Pandangan pribadi saya, jangan cepat-cepat mengubah peraturan,” kata Purbaya.

Menteri Keuangan juga merespon bagian dalam draf RUU P2SK yang meminta Bank Indonesia (BI) ikut berperan dalam memperluas peluang kerja. Namun, ia belum memahami isi rinci dari draf tersebut.

“Saya belum melihat isinya. Pada dasarnya, di Amerika ada tiga fungsi utama: stabilitas ekonomi, stabilitas harga, pengangguran, dan pertumbuhan. Mungkin kita juga ingin mengikuti. Saya masih belum tahu,” kata Purbaya.

Ia menambahkan, kebijakan moneter bank sentral tidak bisa menanggung seluruh tanggung jawab dalam perekonomian. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter sangat penting agar memberikan manfaat maksimal.

“Menurut ilmu moneter, kebijakan moneter tidak bisa mengatasi semua masalah. Biarkan mereka fokus pada tugas yang bisa dilakukan. Mungkin fungsi tambahan bisa ditambahkan, tapi jangan mengharapkan kebijakan moneter sendirian yang bisa memperbaiki seluruh ekonomi. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus ada,” katanya menutup perkataannya.

Studi kasus terkait menunjukkan bahwa revisi undang-undang terlalu cepat seringkali menyebabkan ketidakstabilan regulasi. Sebagai contoh, beberapa negara mengamati bahwa peraturan yang sering diubah dapat menimbulkan kebingungan pada pelaku bisnis dan masyarakat. Hal ini mengancam kestabilan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pengalaman ini memperkuat argumen bahwa peraturan harus diberikan waktu untuk diuji dan diperbaiki secara bertahap.

Pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan untuk menemukan keseimbangan antara fleksibilitas dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan untuk memberlakukan peraturan yang stabil dan tepat sasaran. Dalam konteks ini, pendekatan yang cermat dalam mengevaluasi dampak revisi peraturan menjadi sangat krusial. Data terbaru menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara kebijakan moneter dan fiskal dapat meningkatkan kesuksesan program ekonomi hingga 30%. Hal ini mengindikasikan bahwa kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Khususnya dalam hal penguatan sektor keuangan, analisis menunjukkan bahwa stabilitas peraturan akan mendorong pertumbuhan sektor ini hingga 20% dalam waktu lima tahun. Ini menunjukkan bahwa kestabilan dan konsistensi dalam kebijakan merupakan kunci utama dalam memperkuat sektor keuangan. Dengan demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan perubahan yang signifikan pada peraturan yang sudah ada.

Dalam dunia yang terus berubah, adaptasi tetap penting. Namun, adaptasi harus didasarkan pada evaluasi yang matang dan data yang kuat. Pemerintah harus siap untuk menerima masukan dari berbagai pihak, tetapi juga harus bijak dalam mengevaluasi kebutuhan perubahan. Koordinasi antara berbagai pihak, baik dalam sektor publik maupun swasta, akan menjadi kunci sukses dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Dengan demikian, pengembangan sektor keuangan tidak hanya tentang perubahan peraturan, tetapi juga tentang strategi yang jelas dan fokus pada hasil jangka panjang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page