Peringkat Efektifitas Solusi Penyelesaian Macet di Tol Simatupang

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta senantiasa berupaya mengatasi kemacetan yang terus-menerus terjadi di Jalan TB Simatupang. Langkah-langkah yang diambil mencakup modifikasi infrastruktur lalu lintas hingga pelarangan pembayaran di salah satu pintu tol.

Menurut data Thecuy.com, sejak Agustus 2025, Jalan TB Simatupang telah menjadi titik macet utama, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahkan mengalami sendiri kondisi macet parah di jalan tersebut tanpa pengawalan pada Agustus 2025 lalu. Pramono mengumumkan, “Situasi di TB Simatupang sangat serius, khususnya karena adanya proyek strategis nasional yang sedang berlangsung. Saya sendiri tanpa pengawalan, hanya bersamaan dengan sopir, dan memang keadaan sangan parah,” kata Gubernur tersebut di Balai Kota, Rabu (20/8).

Inisiatif yang diambil meliputi perubahan fungsi trotoar, rekayasa lalu lintas, hingga penawaran akses gratis di satu lajur Tol Fatmawati. Pramono memerintahkan Dinas Perhubungan DKI untuk menambah lebar badan jalan di TB Simatupang. Langkah ini diambil setelah beberapa titik jalan hanya tersisa satu lajur akibat proyek pembangunan saluran air bersih dan complete street. Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI, menjelaskan, “Kami akan merangkai sebagian trotoar agar minimum ada dua lajur, terutama di area Cibis Park. Pekerjaan ini akan dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.”

Untuk mengurai kemacetan, Dinas Perhubungan juga menerapkan rekayasa lalu lintas di segmen Simpang Fatmawati hingga Lebak Bulus. Mulai Senin (15/9), satu lajur dari Tol Fatmawati 2 dibuka secara gratis untuk kendaraan roda empat. Syafrin Liputo menambahkan, “Arus lalu lintas akan dialihkan melalui u-turn Ciputat Raya dan Antasari untuk meningkatkan aliran.” Uji coba ini akan dilakukan hingga 19 September 2025, setiap hari Senin-Jumat pada pukul 17.00-20.00 WIB.

Selain itu, Pramono menekankan kepentingan penyelesaian proyek galian di TB Simatupang segera. Ia menetapkan deadline akhir Oktober 2025. “Kami sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatur lalu lintas di dalam dan di luar jalan tol. Kami juga telah melakukan rapat dengan PAM, Bina Marga, dan meminta agar proyek selesai pada akhir Oktober,” ucapnya di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (14/9).

Kemacetan di Jalan TB Simatupang bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengemudi, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi dan kualitas kehidupan warga. Pemerintah DKI Jakarta terus berusaha mengatasi masalah ini dengan variasi solusi, mulai dari modifikasi infrastruktur, rekayasa lalu lintas, hingga koordinasi dengan berbagai instansi. Pengalaman langsung Gubernur Pramono Anung ketika melintasi jalan tersebut tanpa pengawalan memperlihatkan komitmen seriusnya dalam mencari solusi. Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan kemacetan di TB Simatupang akan semakin teratasi, dan lalu lintas dapat berjalan lebih lancar.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan