Peningkatan Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Banjir Berulang di Bali

Eddy Soeparno, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN, mengajukan gagasan untuk memperbaiki pengelolaan dan penanganan sampah di Bali. Ini dilakukan agar bencana banjir tidak terjadi kembali di daerah lain. “Krisis sampah yang terjadi saat ini, ditambah dengan anomali cuaca akibat perubahan iklim, membuat banjir menjadi sulit dihindari. Segala faktor tersebut menyebabkan dampak banjir yang sangat parah bagi masyarakat dan menimbulkan korban jiwa. Situasi ini harus diatasi dengan langkah-langkah yang segera diambil,” kata Eddy saat menerima kunjungan dubes negara sahabat di MPR RI, Senin (15/9/2025).

Doktor Ilmu Politik dari UI ini menekankan bahwa krisis sampah di berbagai kota besar harus ditangani dengan manajemen krisis yang efektif. Jika penanganan hanya dilakukan secara biasa tanpa ada upaya antisipasi yang cepat, potensi bencana ekologis bisa terjadi kembali. “Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, manajemen krisis sampah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Koordinasi dan kolaborasi antara berbagai tingkatan pemerintahan harus diupayakan agar tidak terjadi bencana ekologis,” tambahnya.

Untuk membantu pemerintah dalam mengatasi isu sampah, Eddy telah bertemu dengan kepala daerah di berbagai wilayah, termasuk Wali Kota Bandung, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makassar, dan Manado. “Pertemuan ini bertujuan untuk mendengar masalah-masalah yang dihadapi daerah, menyerap aspirasi, dan menerima masukan terkait revisi Peraturan Presiden tentang penanganan sampah dengan teknologi waste to energy. Masukan ini sangat penting agar krisis sampah bisa dihentikan dan tidak berkembang menjadi bencana lingkungan dan kesehatan,” jelasnya.

Eddy menyampaikan bahwa wali kota dari berbagai wilayah tersebut telah menunjukkan komitmen mereka untuk menangani masalah sampah. Mereka juga menyarankan agar kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan agar penanganan sampah menjadi lebih cepat dan terintegrasi. “Semoga kerjasama dengan semua pihak ini bisa membantu mengatasi krisis sampah dengan segera agar tidak menjadi ancaman bencana yang membahayakan masyarakat,” ucapnya.

Selain penanganan krisis sampah, penyebab utama banjir di Bali juga perlu diperbaiki. Anomali cuaca yang disebabkan oleh perubahan iklim menjadi faktor utama yang contribuisi besar dalam meningkatkan risiko banjir. Penanggulangan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional. Langkah-langkah yang diambil harus jelas dan efektif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Data terbaru menunjukkan bahwa krisis sampah di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menurut Badan Pusat Statistik, setiap tahunnya, Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah, dengan hanya sekitar 18% yang didaur ulang. Ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di negara ini masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Teknologi waste to energy menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangivolume sampah dan menghasillistrik.

Studi kasus di beberapa kota di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mengatasi krisis sampah. Misalnya, Bandung telah berhasil mengurangi jumlah sampah dengan mengimplementasikan sistem waste bank dan mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah. Namun, masih banyak kota-kota lain yang memerlukan dukungan lebih dari pemerintah pusat untuk mencapai hasil yang sama.

Analisis unik dan penjelasan sederhana tentang topik ini menunjukkan bahwa krisis sampah tidak hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembangnya penyakit dan berbagai macam serangga berbahaya. Selain itu, banjir yang disebabkan oleh krisis sampah juga dapat merusak infrastruktur dan merugikan ekonomi daerah.

Para ahli mengusulkan beberapa langkah untuk mengatasi krisis sampah, termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan sampah, pengedukan masyarakat tentang pengelolaan sampah, dan pengembangan teknologi waste to energy. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah ini bisa diterapkan dengan efektif.

Kita semua memiliki peran dalam mengatasi krisis sampah. Mulai dari pemerintah yang harus membuat kebijakan yang tepat, hingga masyarakat yang harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen yang tinggi, krisis sampah bisa dikurangi dan bahkan dihentikan. Mari kita bersama-sama mengamankan masa depan bumi kita dengan mengatasi krisis sampah sekarang juga.

Baca juga Berita lainnya di News Page