Pemimpin Transisi Nepal yang Menarik Perhatian, Sushila Karki

Sushila Karki resmi dilantik sebagai perdana menteri sementara Nepal pada Jumat (12/9), menjadi wanita pertama yang memegang jabatan paling tinggi di negara Himalaya tersebut. Pelantikan ini terjadi setelah unjuk rasa yang berdarah mengakibatkan korban jiwa mencapai 72 orang dan melukai ribuan lainnya, yang akhirnya memaksa Perdana Menteri Khadga Prasad Oli untuk mengundurkan diri. Pemberontakan ini, yang dipimpin oleh Generasi Z, dimulai karena larangan media sosial oleh pemerintah, serta kekecewaan masyarakat atas korupsi yang meluas, gaya hidup mewah pejabat, dan kelesuan ekonomi.

Penunjukannya sebagai perdana menteri sementara terjadi setelah perundingan selama beberapa hari antara Presiden Ram Chandra Paudel, pemimpin protes dari kalangan pemuda, dan tokoh masyarakat sipil. Raksha Bam, salah satu perwakilan utama kelompok Gen Z, menjelaskan bahwa Karki dipilih karena integritasnya, pengabdiannya terhadap keadilan, dan citranya sebagai pejuang antikorupsi.

Mantan Ketua Mahkamah Agung berusia 73 tahun ini menggambarkan demonstrasi yang dipimpin Generasi Z sebagai “revolusi yang mengubah segalanya,” setelah banyak kantor pemerintahan dan dokumen negara hancur.

Sushila Karki, lahir pada 1952, awalnya aktif dalam politik mahasiswa melalui Partai Kongres Nepal before berpindah ke bidang hukum. Pada 2012, dia menjadi salah satu hakim Mahkamah Agung yang menghukum seorang menteri karena korupsi. Dia juga dikenal karena memberikan hak kepada wanita Nepal untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka. Selama menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (2016-2017), dia dikenal sebagai pejuang independensi peradilan, hak-hak perempuan, dan anti-korupsi. Pada 2017, pemerintah mencoba membuang dia dari jabatannya setelah dia membatalkan penunjukan kepala kepolisian yang dipandang melanggar prinsip seleksi berbasis kemampuan.

Penunjukannya sebagai perdana menteri sementara dianggap sebagai tanda kegembiraan masyarakat terhadap kepemimpinan wanita. Abhi Subedi, profesor dan penyair Nepal, mengatakan bahwa pilihan terhadapnya selama krisis menunjukkan bahwa masyarakat Nepal dinamis dan tidak anti-wanita. Keteguhan Karki dalam mempertahankan keadilan dianggap sebagai kekuatannya, yang menginspirasi kaum muda untuk mendukungnya.

Walaupun struktur patriarki masih kuat, Nepal telah melihat perubahan sejak konstitusi baru 2015, dengan wanita yang silih berganti menjadi presiden, ketua Mahkamah Agung, dan ketua parlemen. Bhushita Vasistha, penulis Nepal, menyatakan bahwa revolusi ini lebih tentang tata kelola yang baik dan anti-korupsi daripada isu gender.

Setelah dilantik, Karki langsung membubarkan parlemen dan menentukan pemilu baru pada 5 Maret 2026. Dia juga meminta kementerian terkait untuk membangun kembali fasilitas publik yang rusak akibat protes. Tantangan terbesarnya adalah menyelenggarakan pemilu dengan lancar dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih. Komunitas internasional, termasuk India, Cina, AS, Jepang, dan PBB, menyambut baik penunjukannya.

Dev Raj Dahal, ilmuwan politik, mengatakan bahwa Karki harus memenangkan kepercayaan partai-partai politik yang dulu mencoba menghalangnya. Pemerintahan interim menerima dukungan dari aparat keamanan, grup politik populis, intelektual, dan pemuda, yang memaksa partai-partai mapan untuk menyesuaikan diri. Namun, Karki juga harus menyelesaikan birokrasi yang korup. Mukunda Acharya, mantan asisten inspektur jenderal Kepolisian Nepal, menyatakan bahwa birokrasi menjadi akar korupsi.

Balananda Sharma, pensiunan jenderal, menekankan pentingnya kerja sama dengan militer untuk menjaga stabilitas dan menahan tekanan yang merugikan demokrasi. Selain itu, Karki harus waspada terhadap kelompok pro-monarki atau kekuatan asing yang ingin memanfaatkan kerentanan politik Nepal. Raksha Bam mengumumkan bahwa Generasi Z akan terus memperjuangkan tujuan mereka.

Sekarang, Nepal berada di persimpangan. Sushila Karki, yang dikenal sebagai hakim antikorupsi yang berani melawan campur tangan politik, kini harus membimbing negara menuju stabilitas dan reformasi demokrasi. Apakah dia dapat memenuhi harapan generasi muda yang sangat antusias akan masa depan Nepal?

Baca juga Berita lainnya di News Page