Pemerintah Pastikan Pelaksanaan Stimulus Magang dan Jaminan Kesehatan Kerja Segera Dilakukan

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 16,23 triliun untuk program pengamanan sosial dan dukungan ekonomi di akhir tahun 2025. Paket ini meliputi pembiayaan program magang untuk lulusan perguruan tinggi, subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), serta berbagai bantuan lain.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, akan memastikan pelaksanaan ketetapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa JKK dan JKM akan berupa subsidi sebesar 50% untuk iuran jaminan sosial. “Kami akan langsung melaksanakan hal ini. Ada beberapa aspek yang perlu ditentukan, termasuk mekanisme dan regulasi yang diperlukan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Bagaimanapun, Yassierli masih dalam proses penyesuaian terkait mekanisme pelaksanaan stimulus tersebut. Untuk uang saku setara UMP, ia juga akan membentuk mekanisme dan peraturan yang sesuai. “Kami akan mengelecek terlebih dahulu. Sesuai dengan kesepakatan yang ada, mungkin akan ada penyesuaian,” tulisnya.

Pemerintah telah merilis delapan paket stimulus ekonomi dengan dana sebesar Rp 16,23 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa programa ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% dalam tahun 2025. “Dana sebesar Rp 16 triliun hanya sampai tahun 2025,” katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

Berikut rincian delapan paket stimulus ekonomi yang disusun pemerintah:

  1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi sebesar Rp 198 miliar
  2. Perluasan PPh 21 DTP untuk Pekerja Pariwisata senilai Rp 120 miliar
  3. Bantuan Pangan dengan dana Rp 7 triliun
  4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), seperti pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, kurir, dan logistik, sebesar Rp 36 miliar
  5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 150 miliar
  6. Padat Karya Tunai dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR sebesar Rp 5,3 triliun
  7. Percepatan Deregulasi PP 28 (Integrasi Sistem K/L & RDTR Digital ke OSS) dengan dana Rp 175 miliar
  8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta) untuk peningkatan kualitas permukiman dan fasilitas gig economy dengan dana Rp 2,7 triliun

Stimulus pemerintah ini menandakan komitmen serius dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini diharapkan bisa memberikan dampak positif yang signifikan pada berbagai sektor, terutama bagi pekerjan yang terpengaruh oleh situasi ekonomi saat ini. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi tantangan masa depan.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan