Paket Stimulus Prabowo: PPh-Gaji untuk Sarjana Magang Pekerja Bebas

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan pemulihan ekonomi dalam waktu singkat dengan merilis paket stimulus yang diberi nama 8+4+5. Ini meliputi delapan program untuk pembenahan cepat pada tahun 2025, empat program jangka panjang hingga 2026, dan lima program untuk meningkatkan peluang kerja warga. Dalam upayanya ini, pemerintah telah menetapkan dana sebesar Rp 16,23 triliun untuk mendukung program-program tersebut. Diharapkan, inisiatif ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara mencapai 5,2% pada tahun 2025. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, paket ini terdiri dari beberapa rentang waktu berbeda, mulai dari quick win hingga jangka panjang.

Salah satu program yang langsung memberikan manfaat bagi masyarakat adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah untuk pekerja pada sektor padat karya dan pariwisata. Program ini mencakup sekitar 552.000 pekerja yang gaji mereka di bawah Rp 10 juta. Industri yang menjadi targetnya meliputi produksi alas kaki, tekstil, furnitur, kulit, serta hotel, restoran, dan kafe. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 120 miliar untuk tiga bulan terakhir tahun 2025 dan Rp 480 miliar untuk tahun 2026.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan gaji untuk lulusan baru yang melakukan magang di industri. Upah tersebut sesuai dengan upah minimum regional (UMR) dan akan diterapkan untuk 20.000 lulusan selama enam bulan. Selain itu, ada juga program diskon 50% untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja lepas yang bukan penerima upah, seperti pengemudi ojek online, kurir, dan tenaga logistik. Diskon ini berlaku untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

Daftar lengkap program stimulus Prabowo di 2025 meliputi: program magang lulusan perguruan tinggi (Rp 198 miliar), perluasan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata (Rp 120 miliar), bantuan pangan (Rp 7 triliun), bantuan iuran JKK dan JKM bagi pekerja non-upah (Rp 36 miliar), manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan (Rp 150 miliar), padat karya tunai dari Kementerian Perhubungan dan PU (Rp 5,3 triliun), percepatan deregulasi PP 28 (Rp 175 miliar), serta program perkotaan di DKI Jakarta (Rp 2,7 triliun). Untuk tahun 2026, ada empat program yang dilanjutkan, termasuk perpanjangan PPh Final 0,5% untuk UMKM dan penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi UMKM, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata dan industri padat karya, serta program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima non-upah. Sedangkan program penyerapan tenaga kerja meliputi operasional KDKMP, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak Pantura, dan modernisasi kapal nelayan.

Tahukah Anda bahwa stimulasi ekonomi yang tepat dapat menggerakkan pertumbuhan terkini dengan cepat? Inisiatif ini bukti bahwa dukungan pemerintah akan terus ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan