Menteri PU Penjelaskan Stimulus Rp 3,5 T untuk Program Padat Karya Tunai

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto baru saja merilis delapan paket stimulus ekonomi sebesar Rp 16,23 triliun. Di antaranya adalah Program Padat Karya Tunai, atau what we call cash for work, yang dikhususkan untuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dengan total alokasi Rp 5,3 triliun.

Program ini berfokus pada upah harian dengan jangka waktu pelaksanaan dari September hingga Desember 2025. Dana yang disediakan meliputi Rp 3,5 triliun dari KemenPU dan Rp 1,8 triliun dari Kemenhub. Program ini direncanakan untuk memberikan manfaat kepada sekitar 609.465 orang.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa dana ini akan mendukung seluruh program Kementerian PU dalam Tahun Anggaran 2025. Selain itu, ia menjelaskan bahwa program ini meliputi berbagai inisiatif seperti Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Dody Hanggodo menjelaskan bahwa tujuan utama dari stimulus ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek padat karya, serta memastikan bahwa dana negara bisa langsung berdampak positif pada masyarakat, termasuk dengan membuka lapangan pekerjaan baru. “Proses ini harus secepat mungkin. Segala yang bisa dipadatkaryakan, lakukanlah agar uang ini dapat beredar dengan baik. Tidak harus kontrak, tapi jika ada kontrak, pastikan ada unsur padat karya,” kata Dody.

Sebagai bagian dari delapan paket stimulus ekonomi yang disiapkan Presiden Prabowo Subianto, total alokasi dana sebesar Rp 16,23 triliun ini juga mencakup berbagai program lain seperti Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi, perluasan Pajak Penghasilan untuk Pekerja Pariwisata, Bantuan Pangan, Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja non-penerima upah, Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan, Percepatan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan, dan Program Perkotaan di DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memprediksi bahwa delapan paket stimulus ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% pada tahun 2025. Namun, ia juga menekankan bahwa dana ini hanya berlaku hingga akhir tahun ini. “Dana sebesar Rp 16 triliun ini hanya berlaku sampai tahun 2025,” pungkas Airlangga.

Daftar lengkap delapan stimulus ekonomi tahun 2025 terdiri dari:

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (Rp 198 miliar)
2. Perluasan Pajak Penghasilan untuk Pekerja Pariwisata (Rp 120 miliar)
3. Bantuan Pangan (Rp 7 triliun)
4. Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja non-penerima upah (Rp 36 miliar)
5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan (Rp 150 miliar)
6. Program Padat Karya Tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU (Rp 5,3 triliun)
7. Percepatan Deregulasi Peraturan Perundang-undangan (Rp 175 miliar)
8. Program Perkotaan di DKI Jakarta (Rp 2,7 triliun)

Stimulus ekonomi yang telah diumumkan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam konteks peningkatan pendapatan dan peluang pekerjaan. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan dapat membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mendukung kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi warga negara.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page