KPU Membatalkan Aturan Ijazah Capres sebagai Dokumen Rahasia, Legislator: Sebagai Pelajaran

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, merespons dengan positif keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan tersebut menjadikan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Khozin menyatakan dukungan terhadap langkah ini, menyebutnya sebagai sikap yang bijak. “Kami menyambut baik langkah KPU untuk mencabut keputusan tersebut. Keputusan ini lebih bijak karena prioritas utama adalah mencegah kerusakan daripada mengutamakan kepentingan yang bersifat positif,” kata Khozin kepada wartawan pada Selasa (16/9/2025).

Khozin menambahkan bahwa keputusan KPU tersebut mencerminkan upaya untuk melindungi data pribadi. Namun, dia juga mengakui adanya ketidaksepakatan dalam regulasi yang ada. “Ada tujuan untuk melindungi data pribadi, tapi ada juga aturan yang bertentangan dengan aturan lainnya,” ujarnya.

Sementara itu, KPU mempertimbangkan berbagai aspek dalam membuat keputusan, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Khozin berharap agar KPU catat pelajaran dari peristiwa ini dan lebih memperhatikan partisipasi publik dalam pembuat kebijakan di masa depan. “Peran publik dalam pembuatan kebijakan sangat penting. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi KPU agar tidak terjadi kesalahan serupa lagi,” tanyanya.

Keputusan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025 diumumkan oleh Ketua KPU, Affifuddin. Setelah menerima masukan dari berbagai pihak, KPU melakukan rapat khusus untuk merespons perkembangan tersebut. “KPU akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti komisi informasi publik daerah, yang berhubungan dengan data informasi. Akhirnya, kami memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025,” kata Affifuddin di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/9/2025).

Keputusan ini menunjukkan komitmen KPU terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses politik. Dengan membatalkan keputusan yang sebelumnya memecahbelahkan, KPU berusaha untuk menjaga integritas data pribadi sambil memastikan bahwa informasi penting tetap dapat diakses oleh masyarakat. Langkah ini juga mengindikasikan pentingnya koordinasi dan konsultasi dengan berbagai stakeholder dalam pembuatan kebijakan publik.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan