Koalisi Sipil Merespons Dukungan TNI bagi Gedung DPR, Menilai Tidak Sesuai dengan Tuntutan Reformasi

Koalisi berbagai organisasi masyrakat sipil, termasuk IMPARSIAL, CENTRA INITIATIVE, dan WALHI, menilai keputusan Menteri Pertahanan Sjafri Sjamsuddin untuk mengerahkan TNI menjaga Gedung DPR/MPR bertentangan dengan permintaan masyarakat. Koalisi ini mendukung agenda tuntutan 17+8 yang meminta pengembalian TNI ke barak dan menghentikan keterlibatan mereka dalam keamanan sipil.

Menurut koalisi, pernyataan Menhan menunjukkan keengganan pejabat pemerintah untuk mendengarkan aspirasi warga. Mereka juga menegaskan bahwa pengamanan gedung DPR bukanlah tanggung jawab TNI, melainkan polisi. Konstitusi dan Undang-Undang TNI telah menetapkan bahwa TNI memiliki tugas dalam bidang pertahanan negara, bukan keamanan masyarakat.

Gedung DPR, menurut koalisi, bukan simbol kedaulatan negara melainkan perwakilan rakyat. Dengan demikian, warga berhak mengkritik atau melakukan aksi demonstrasi jika merasa ada kesalahan. Kehadiran TNI di lokasi tersebut dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap masyarakat yang ingin mengungkapkan pendapat.

Koalisi juga meminta Presiden melakukan koreksi atas kebijakan Menhan yang mereka angap bertentangan dengan konstitusi. Selain itu, mereka mendorong agar reformasi TNI segera dilaksanakan, termasuk penyempurnaan peradilan militer dan penghapusan budaya kekerasan terhadap masyarakat sipil. koalisi menambahkan bahwa TNI harus fokus pada reformasi internal, bukan diperluas ke bidang keamanan sipil.

Untuk menanggapi kritik, Menhan Sjafrie Sjamsuddin menyatakan bahwa TNI akan tetap menjaga Gedung DPR sampai kondisi menjadi lebih kondusif. Ia menambahkan bahwa kehadiran TNI akan terus ada jika situasi memerlukannya. Penjagaan ini dilakukan setelah terjadi kericuhan di sekitar kompleks MPR/DPR/DPD akhir bulan Agustus.

Beberapa studi menunjukkan bahwa pemakaian TNI dalam situasi sipil sering menimbulkan kontroversi. Kasus serupa terjadi di berka negara lain, seperti Mexico dan Thailand, di mana keterlibatan militer dalam pengamanan domestik sering dihadang oleh masyarakat sipil. Meskipun TNI memiliki kebolehan yang tinggi, peran mereka dalam pengamanan sipil juga sering dipertanyakan karena potensi konflik kepentingan.

Reformasi TNI bukan hanya penting untuk profesionalisme, tetapi juga untuk mencegah potensi pelanggaran HAM. Data menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil meredakan keterlibatan militer dalam urusan sipil cenderung lebih stabil secara politik. Dengan demikian, fokus pada reformasi internal TNI dan penegakan peran polisi dalam keamanan masyarakat menjadi langkah yang lebih bijak.

Langkah yang tepat sekarang adalah mendorong TNI untuk kembali ke fungsi aslinya, yaitu pertahanan negara, dan biarkan polisi menangani urusan keamanan masyarakat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan profesionalisme TNI, tetapi juga menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi secara bebas tanpa rasa terancam. Di era demokrasi yang matang, keterlibatan militer dalam urusan sipil harus dihindari untuk menghindari potensi konflik dan pelanggaran HAM.

Baca juga Berita lainnya di News Page