Kementerian ATR Mengendurkan Sementara Alih Fungsi Lahan Akibat Banjir Bali

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Dalam rangka penanganan banjir besar yang terjadi di Bali beberapa pekan lalu, perhatian now tertuju kepada perencanaan tata ruang di pulau tersebut. Analisis terhadap penyebab banjir masih terus berlangsung, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Menurut Suyus Windayana, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, tim analisis sedang mempelajari berbagai faktor, termasuk perubahan penggunaan lahan yang mungkin berperan dalam bencana tersebut. “Kami juga memeriksa kemungkinan perubahan fungsi lahan yang dapat memengaruhi banjir,” kata dia saat dihubungi di Jakarta.

Untuk mengatasi isu ini, Kementerian ATR/BPN telah menetapkan moratorium sementara atas perubahan fungsi lahan, khususnya di kawasan sawah. Kebijakan ini diambil setelah koordinasi erat dengan Pemerintah Provinsi Bali. “Kami akan menghentikan sementara alih fungsi lahan di kawasan tertentu, terutama di sawah, karena ada kekhawatiran yang perlu dianalisis lebih lanjut,” jelas Suyus.

Menko Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengimbau agar tata ruang di Bali dipertimbangkan dengan matang. Menurutnya, pengembangan industri dan pariwisata yang tidak memenuhi aturan tata ruang bisa menjadi salah satu penyebab banjir. “Kebijakan tata ruang harus dijaga agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan yang mengancam lingkungan,” ujar AHY.

Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa tata ruang Bali perlu dievaluasi secara mendalam. Kementerian LH akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menilai dampak lingkungan dari perencanaan tata ruang di Bali. “Bali harus dijaga dengan baik karena pulau ini menjadi citra Indonesia di mata dunia,” katanya.

Gubernur Bali, I Wayan Koster, juga berkomitmen untuk mencegah banjir kembali. Ia menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap sungai-sungai di Bali, termasuk Tukad Badung dan Tukad Unda. “Kami akan memastikan bahwa sungai-sungai tetap terjaga, termasuk dengan memeriksa adanya penggundulan hutan yang dapat mengurangi resapan air,” tutur Koster.

Peningkatan pemantauan dan evaluasi tata ruang menjadi prioritas untuk mengurangi risiko banjir di Bali. Pemerintah setempat dan pusat terus bekerja sama untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perencanaan ruang yang berkelanjutan.

Peningkatan kesadaran akan pentingnya tata ruang yang baik adalah kunci utama dalam mencegah bencana alam di masa depan. Dengan koordinasi yang erat dan kebijakan yang tepat, Bali dapat menjadi contoh pengelolaan ruang yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati dan keamanan bagi masyarakat. Jaga tata ruangmu, lestarikan Alammu untuk generasi mendatang.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan