Kementerian ATR Menargetkan PNBP Rp 3,69 T pada Tahun 2029

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Kementerian ATR/BPN meramalkan pendapatan PNBP tahun 2029 akan mencapai Rp 3,69 triliun. Perkiraan ini didasarkan pada perkembangan penerimaan selama periode 2022-2024.

Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menjelaskan hal ini saat Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR RI. Menurutnya, tren peningkatan PNBP selama lima tahun terakhir mendukung proyeksi tersebut.

“Dengan melihat data realisasi PNBP dalam lima tahun terakhir, proyeksi untuk tahun 2026 hingga 2029 tetap mengikuti ketentuan tarif PP 128 2015, menunjukkan polanya akan terus naik,” ungkap Pudji di Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).

Menurut rincian Pudji, target PNBP tahun 2026 dianggarkan Rp 3,28 triliun. Angka ini diperkirakan terus bertambah, dengan Rp 3,46 triliun pada 2027, Rp 3,56 triliun pada 2028, dan Rp 3,69 triliun pada 2029. “Proyeksi ini hanya mencakup pendapatan utama, tidak termasuk biaya operasional seperti transportasi, akomodasi, atau konsumsi,” tambahnya.

Selain itu, Pudji juga membahas realisasi PNBP lima tahun terakhir. Pada 2021, targetnya Rp 2,44 triliun dengan capaian 91,65% atau Rp 2,24 triliun. Pada 2022, target Rp 2,23 triliun tercapai sebesar 118% atau Rp 2,63 triliun. Pada 2023, target Rp 2,50 triliun terwujud dengan realistasi 121,88% atau Rp 3,05 triliun.

“Pada 2021 terjadi kenaikan yang tidak optimal akibat pandemi COVID-19. Namun sejak 2022, kinerja PNBP terus meningkat dengan hasil yang konsisten dan optimal,” jelas Pudji.

Pada 2024, target PNBP mencapai Rp 3 triliun dengan realistasi 102,04% atau Rp 3,06 triliun. Sementara untuk 2025, targetnya Rp 3,2 triliun dengan realistasi 65,31%.

“Target ini direncanakan berdasarkan potensi pelayanan pertanahan dan tata ruang, didukung oleh peningkatan layanan yang terus dilakukan. Hingga 10 September 2025, realistasi penerimaan sudah Rp 2,09 triliun atau 65,31%, menunjukkan tren positif,” kata Pudji.

Menurut data terbaru dari Lembaga Riset Kebijakan Nasional (LKPN), sektor pertanahan dan tata ruang terus berkembang dengan pesat, diikuti oleh peningkatan pemerataan pelayanan di seluruh daerah. Hal ini diyakini akan mendukung peningkatan PNBP di masa depan.

Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan bahwa optimalisasi layanan keimigrasian dan pertanahan telah mengakibatkan kenaikan pendapatan signifikan. Contohnya, Provinsi Jawa Timur merilis laporan bahwa peningkatan efisiensi pelayanan tanah pada tahun 2024 mencapai 25%.

Pelajari lebih lanjut tentang tren pengembangan sektor ini bisa menginspirasi pengembangan strategi yang lebih baik. Dengan demikian, pemerintah dapat memaksimalkan potensi pendapatan melalui pelayanan yang lebih efisien dan terperinci.

Data ini menunjukkan bahwa dengan memperbaiki pelayanan dan mengoptimalkan potensi yang ada, Kementerian ATR/BPN dapat terus meningkatkan pendapatan non-pajak. Hal ini bukan hanya mendukung keuangan negara, tetapi juga mendorong pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang lebih baik di seluruh Indonesia.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page

Tinggalkan Balasan