Kementerian ATR Berencana Naikkan Tarif Layanan, DPR Memberatkan Hal Ini

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana mengubah tarif beberapa layanan pertanahan, dengan sebagian di antaranya mengalami kenaikan. Ini dilakukan agar dapat mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,58 triliun pada tahun 2026. Dalam revisi kebijakan terkait jenis dan tarif PNBP, ada 27 layanan yang tarifnya tetap, 3 layanan dengan tarif yang berkurang, 5 layanan tanpa tarif, dan 38 layanan dengan tarif yang naik.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menegaskan bahwa pemerintah harus berhati-hati agar upaya mengumpulkan PNBP lebih tinggi tidak justru menimbulkan beban pada masyarakat, terutama saat ekonomi dan politik sedang tidak stabil. Ia khawatir bahwa kenaikan tarif layanan pertanahan mungkin akan menimbulkan masalah jika menjadi beban bagi rakyat. Jazuli mendesak Kementerian ATR/BPN untuk membuat klasterisasi atau klasifikasi khusus berdasarkan lapisan masyarakat yang akan terkena penyesuaian tarif. Ia meminta agar penyesuaian tarif tidak hanya didasarkan pada luas tanah saja, melainkan juga pada nilai aset pertanahan di setiap lokasi yang berbeda. Sebagai contoh, ia menyebutkan tarif listrik yang berbeda-beda di antara rumah tangga pengguna listrik dengan daya tinggi, yang biasanya adalah rumah tangga menengah ke atas.

Muhammad Khozin, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, menilai bahwa masalah utama dalam pelayanan pertanahan tidak terlalu pada jumlah PNBP, melainkan pada kualitas pelayanan. Ia berpendapat bahwa PNBP harus dikaitkan dengan kinerja, akurasi, dan kecepatan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Khozin mengaku pernah mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pertanahan yang memakan waktu berbulan-bulan, mirip seperti pengurusan KTP. Ia menganggap ini sebagai celah bagi oknum untuk memanfaatkan pungutan liar (pungli) dan membentuk sistem pengurusan yang tidak transparan. Khozin mendorong Kementerian ATR/BPN untuk memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, seperti yang ada di perbankan dan lembaga swasta, supaya layanan menjadi lebih efisien. Jika pelayanan pertanahan dapat dipercepat dan diperbaiki, masyarakat mungkin akan lebih menerima kenaikan tarif.

Data riset terbaru menunjukkan bahwa banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen pertanahan, yang sering kali memakan waktu lama dan memerlukan perantara. Hal ini tidak hanya menambah biaya, tetapi juga membuka ruang bagi praktik korupsi. Perbaikan pelayanan menjadi prioritas agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari kenaikan tarif.

Studi kasus menunjukkan bahwa beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam pengurusan tanah setelah implementasi SOP yang lebih transparan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat dengan lebih cepat dan tanpa memerlukan perantara yang tidak perlu. Infografis terbaru dari Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa 60% masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pengurusan tanah justru karena proses administratif yang lambat dan tidak transparan.

Jika pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pertanahan, masyarakat akan lebih siap menerima kenaikan tarif. Hal ini akan memastikan bahwa kenaikan tarif tersebut tidak menjadi beban, melainkan untuk membiayai perbaikan pelayanan yang lebih baik. Dengan demikian, kenaikan tarif pertanahan dapat menjadi langkah positif bagi pembangunan nasional.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page