Inisiatif KPN 2045: AHY Soroti Lima Dasar Pembangunan Kota Masa Depan

Pemerintah baru saja merilis Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045 di Bappenas. Dokumen ini berperan sebagai peta jalan untuk mengembangkan kota-kota di Indonesia agar lebih maju, sejahtera, adil, dan berkelanjutan. Menko Infra dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa kesuksesan pembangunan kota tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan yang nyata di lapangan. “Kami harus bersatu dalam mengejar tujuan bersama. Perencanaan adalah segalanya, tanpa itu, segalanya bisa terurai,” katanya, Senin (15/9/2025).

Ia menggaris bawahi bahwa pembangunan perkotaan menghadapi tiga dilema utama: kecepatan, biaya, dan kualitas. Dengan anggaran yang terbatas, pemerintah pusat dan daerah harus cermat dalam menentukan prioritas. Pembangunan harus cepat, berkualitas, serta ramah lingkungan. “Jika kita ingin biaya yang terjangkau dan berkualitas, prosesnya tentu akan lebih lambat. Kita ingin mencapai pertumbuhan signifikan dalam sepuluh tahun. Di situ lah trilemma ini muncul, dan disini peran para planolog dan kepala daerah sangat penting,” tambahnya.

AHY juga mengemukakan berbagai permasalahan klasik kota besar seperti kemacetan, polusi udara, penurunan muka tanah, krisis air bersih, dan manajemen sampah. Solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan inovasi dan teknologi, mulai dari transportasi umum berbasis listrik hingga penggunaan energi bersih. “Kota bukan hanya ruang fisik, melainkan pilar kehidupan masyarakat. Di kota seperti Jakarta dan lainnya, segala aktivitas ekonomi, politik, sosial, budaya, dan inovasi berlangsung. Berdasarkan pengalaman saya sebagai militer, kota-kota besar juga menjadi pusat gravitasi dalam secteurs pertahanan dan keamanan negara,” katanya tegas.

KPN 2045 menekankan lima fondasi utama pembangunan kota masa depan: infrastruktur hijau dan tahan bencana, akses layanan dasar yang merata, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif, serta skema pembiayaan inovatif. “Kolaborasi antar-sektor adalah kunci untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan kota yang lebih maju, sejahtera, adil, dan ramah lingkungan,” ujar AHY.

Namun, ia menegaskan bahwa KPN 2045 hanya akan berhasil jika dijalankan terdiri dengan kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra internasional. “Kini kami sedang mengkoordinasikan lima kementerian teknis. Beberapa tugas infrastruktur tidak bisa diselesaikan sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar KPN 2045 bisa menjadi panduan pembangunan perkotaan yang efektif di Indonesia,” katanya.

KPN 2045 direncanakan sebagai respons terhadap urbanisasi yang pesat. Sejak 2010, hampir semua penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini diprediksi akan mencapai 72,9 persen pada 2045. Sayangnya, setiap peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan PDB per kapita sebesar 1,4 persen, angka yang dirasa masih rendah. Oleh karena itu, strategi pembangunan kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan menjadi prioritas.

Acara peluncuran ini dihadiri oleh Menko AHY, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, serta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Pemerintahan yang bijak dalam mengejar pembangunan perkotaan adalah kunci untuk mewujudkan kota yang mandiri. Dengan KPN 2045, kemungkinan besar Indonesia akan melihat transformasi kota-kota yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan memiliki infrastruktur yang maju. Inovasi dan kerjasama antar-pihak menjadi pilar utama untuk mengatasi tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.

Baca juga Berita lainnya di News Page