Deklarasi KNPI: Resolusi PBB untuk Palestina Sepertimanifestasi Persatuan Asia-Afrika 1955

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Ketua Umum DPP KNPI, Tantan Taufiq Lubis, membahas dukungan 142 negara terhadap Resolusi Kemerdekaan Palestina di Majelis Umum PBB. Menurutnya, angka itu bukan hanya statistik atau kemenangan simbolis, melainkan bukti nyata dari solidaritas Asia-Afrika yang berawal dari Konferensi Bandung 1955.

“Solidaritas yang dimulai antara bangsa-bangsa merdeka di dua benua telah berkembang menjadi kekuatan moral yang kuat. Resolusi PBB yang mendukung kemerdekaan Palestina dan keanggotaannya di organisasi internasional ini bukanlah peristiwa terpisah,” kata Tantan dalam pernyataan, Selasa (16/9/2025).

Resolusi PBB ini menurutnya merupakan puncak perjuangan diplomasi yang panjang dan melambangkan semangat Dasasila Bandung. “Prinsip-prinsip seperti penghormatan kemanusiaan, kedaulatan, dan hak menentukan nasib sendiri telah menjadi DNA gerakan ini,” jelas Tantan.

Sejarah menunjukkan bahwa solidaritas ini pernah mendukung kemerdekaan Namibia, melawan apartheid di Afrika Selatan, dan melawan imperialisme. Sekarang, gen tersebut terus berevolusi. Negara-negara Amerika Latin dan Karibia, seperti Brasil, Argentina, Kolombia, dan Chili, kini menjadi pendukung vokal Palestina.

Di Eropa juga mulai muncul suara yang berbeda. Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Slovenia telah mengambil langkah progresif dalam mengakui Palestina. “Mereka melihat konflik ini dari sudut hak asasi manusia, bukan politik kekuatan lama,” tambah Tantan.

Namun demikian, optimisme harus diimbangi dengan realisme. Tantan menegaskan bahwa dukungan 142 negara di Majelis Umum harus diimbangi dengan kenyataan politik Dewan Keamanan PBB, di mana Amerika Serikat sering menggunakan hak veto untuk memblokir langkah-langkah yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Israel.

Sementara itu, fragmentasi politik internal Palestina juga menjadi tantangan. Perpecahan antara Fatah dan Hamas melemahkan posisi tawar Palestina. “Persatuan antara kedua kelompok ini adalah syarat mutlak untuk negosiasi yang efektif,” tegas Tantan.

Selain itu, kebijakan pemerintah Israel yang radikal juga menjadi hambatan. Koalisi pemerintahan saat ini dianggap paling kanan dalam sejarah negara itu, dengan beberapa menteri yang terbuka menentang keberadaan negara Palestina.

Jika semua pihak serius dalam mendorong perdamaian, maka solidaritas internasional dan kebijakan yang bijaksana perlu menjadi prioritas. Keberhasilan dalam mencapai kemerdekaan Palestina akan menjadi bukti bahwa prinsip-prinsip Dasasila Bandung tetap relevan di era modern.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan