Tubuh Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Melekat Uang Puluhan Juta

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Di Kota Tasikmalaya, setiap anggota DPRD mendapatkan pakaian dinas lengkap dengan atribut resmi, yang semuanya dibebankan pada APBD. Menurut Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025, biaya untuk pakaian dan atribut tersebut mencapai Rp 22,575 juta per orang. Detailnya meliputi dua set pakaian harian senilai Rp 4,55 juta, pakaian resmi Rp 2,62 juta, pakaian lengkap seharga Rp 8,8 juta (untuk jangka waktu lima tahun), serta pakaian dinas lengan panjang Rp 2,62 juta dan pakaian khas daerah Rp 2,5 juta. Jumlahnya mencapai Rp 21,1 juta untuk pakaian saja.

Selain itu, ada pula atribut resmi yang termahal, termasuk pin DPRD (Rp 60.000), papan nama (Rp 50.000), topi lapangan (Rp 125.000), dasi dan jepit (Rp 250.000), peci nasional (Rp 175.000), rantai beskap (Rp 150.000), bendo (Rp 125.000), dodot (Rp 200.000), selop/kelom geulis (Rp 275.000), dan sertea pin kujang (Rp 65.000). Total biaya untuk atribut ini mencapai Rp 1,475 juta, sehingga total pakaian dan atribut per anggota mencapai Rp 22,5 juta. Dengan jumlah anggota DPRD sekitar 44-45 orang, biaya total untuk pakaian dan atribut mencapai hampir Rp 1 milyar.

Selain fasilitas pakaian, anggota DPRD juga menerima gaji dan tunjangan yang cukup tinggi. Dengan detail seperti uang representasi, tunjangan keluarga, beras, paket, jabatan, komunikasi intensif, dan reses, setiap anggota mendapatkan penghasilan bulanan yang signifikan. Misalnya, Ketua DPRD menerima Rp 73.461.750 plus dana operasional Rp 8,4 juta, Wakil Ketua Rp 66.288.500 plus Rp 4,2 juta, dan anggota Rp 66.598.770. Selain itu, ada juga tunjangan perumahan dan transportasi yang memberikan tambahan pendapatan yang tidak kecil.

Pemberian fasilitas dan gaji yang signifikan kepada anggota DPRD menimbulkan pertanyaan tentang penggunaan optimal dana publik. Dalam era di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas, penting bagi masyarakat untuk memantau dan memastikan bahwa pengeluaran ini sesuai dengan kebutuhan dan kontribusi yang diberikan oleh para wakil rakyat. Setiap sentimen dari dana yang dialokasikan harus memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan memastikan bahwa pemilihan publik memiliki dampak positif pada perkembangan kota.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan