Pencatatan Kemensos: Penyaluran Bansos Sembako Triwulan III Mencapai 75,89%

Kementerian Sosial (Kemensos) telah melaporkan bahwa sebesar 75 persen dari total bantuan sosial (bansos) untuk triwulan III sudah disalurkan hingga 15 September 2025. Dalam periode ini, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk sembako mencapai 18.277.083 orang, sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH) tercatat 10.000.000 KPM.

Saifullah Yusuf, Menteri Sosial yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul, menjelaskan bahwa dari total tersebut, bantuan sembako sudah tersalurkan kepada 75,89 persen KPM, atau tepatnya kepada 13.687.433 penerima. Sementara untuk PKH, 7.443.448 KPM telah menerima bantuan, yang setara dengan 74,43 persen dari target.

Selain bantuan sembako dan PKH, Kemensos juga mengelola penyaluran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai bagian dari kerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Data pengumpulan dilakukan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Setiap data divalidasi dan diverifikasi untuk menjadi pedoman penyaluran iuran kesehatan kepada 96,8 juta peserta, dengan anggaran mencapai lebih dari Rp 48 triliun yang dibayar langsung ke BPJS Kesehatan.

Dalam proses penyaluran bansos sembako dan PKH, Gus Ipul menegaskan bahwa terdapat KPM baru yang sedang membuka rekening kolektif (Burekol). Hal ini dilakukan karena KPM ini termasuk dalam exclusion error, yaitu belum memiliki rekening untuk menerima bantuan. KPM baru yang sedang burekol akan menerima bantuan untuk triwulan II dan III secara bersamaan pada triwulan III. Hingga saat ini, dari 2.164.852 KPM Sembako yang sedang burekol, 1.736.558 telah berhasil, sementara dari 1.945.399 KPM PKH, 1.720.156 sudah sukses membuka rekening. Sisa KPM yang tidak berhasil karena tidak memenuhi syarat administrative akan dialihkan ke masyarakat desil 1 DTSEN, yang hanya menerima satu jenis bantuan sehingga dapat menerima bansos secara penuh.

Gus Ipul juga membahas perubahan KPM penerima bansos akibat pemutakhiran DTSEN, seperti kasus kematian, kelahiran, pernikahan, atau pindah rumah. Kemensos juga memastikan bantuan bertujuan tepat sasaran dengan mengganti penerima yang terindikasi berjudi online atau berprofesi di luar peruntukan, seperti ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, DPR, DPRD, dan lainnya.

Upaya pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui jalur formal seperti Kemensos atau pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG di dinas sosial. Koordinasi terus dilakukan dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi dan pelatihan operator aplikasi tingkat desa.

Bantuan Kemensos disalurkan secara bertahap setiap triwulan melalui bank Himbara atau PT Pos. Saat ini, program PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan PBI JK memasuki triwulan III (Juli-September 2025). Nominal bantuan BPNT sebesar Rp600.000 setiap tiga bulan, iuran PBI JK Rp42.000 per orang per bulan, dan nominas PKH berbeda-beda tergantung kategori penerima.

Program bantuan sosial ini sangat penting untuk mendukung masyarakat yang memerlukan dukungan, terutama dalam mengatasi kesulitan keuangan. Kemensos terus berusaha untuk memperbaiki dan memastikan bantuan sosial mencapai golongan yang sebenarnya membutuhkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Baca juga Berita lainnya di News Page