Pemohon SKCK Bertambah, Polres Meranti Menawarkan Pelayanan Tambahan

Kepulauan Meranti mengalami kenaikan jumlah pengajuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) di Polres setempat, terutama setelah pembukaan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Kepala Satuan Intelijen dan Kriminal Polres Kepulauan Meranti, Iptu Roly Irfan, menjelaskan bahwa langkah tambahan ini dilakukan untuk menyikapi permintaan yang tinggi dari calon pelamar.

“Sejak pelatihan PPPK paruh waktu dimulai, jumlah pengajuan SKCK naik drastis. Oleh karena itu, kami telah menjadwalkan pelayanan tambahan, termasuk di luar waktu kerja biasa, agar masyarakat dapat lebih mudah menyelesaikan dokumen yang dibutuhkan,” katanya, Senin (15/9/2025).

Sejak pagi hari, antrian pemohon SKCK sudah memenuhi ruang Polres Kepulauan Meranti. Untuk menampung jumlah yang terus bertambah, polres telah menyediakan tenda di halaman Mapolres dan memindahkan pelayanan ke aula Tantya Sudhirajatu. Selain itu, fasilitas konsumsi ringan dan minuman juga disediakan bagi para pengantre. Masyarakat yang mengantri juga dapat memanfaatkan layanan kesehatan dan BPJS yang tersedia di tempat.

“Karena mungkin ada yang perlu melengkapi kesaksian BPJS, sehingga kami bekerjasama agar layanan BPJS juga dapat diakses selama ini,” ujarnya.

Kapolres Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, menjamin bahwa proses pengurusan SKCK tetap berjalan sesuai prosedur yang tepat, dengan prioritas kecepatan, akurasi, dan transparansi. Ia menambahkan bahwa tidak ada ketidaknyamanan bagi pemohon karena petugas telah siap untuk mempersingkat waktu pelayanan.

“Dokumen SKCK merupakan salah satu syarat utama dalam seleksi PPPK. Kami ingin memastikan setiap warga yang berhak mendapatkan kesempatan meraih dokumen ini dengan lancar,” tulis Aldi.

Pelayanan tambahan ini akan terus berlanjut hingga selesainya proses pengurusan persyaratan PPPK Paruh Waktu. Inisiatif ini mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, terutama calon pelamar PPPK paruh waktu, yang merasa terbantu dengan ketersediaan waktu yang fleksibel untuk mengurus dokumen.

Hingga saat ini, ada 1.686 posisi PPPK Paruh waktu yang masih membutuhkan penyelesaian administrasi hingga batas waktu 22 September 2025.

Terbaru, polres setempat telah menyesuaikan pelayanan SKCK dengan kebutuhan masyarakat, termasuk mempercepat proses pengurusan tanpa mengorbankan kualitas. Keterbukaan dan kerjasama dengan instansi terkait, seperti BPJS, menunjukkan komitmen polres untuk memudahkan masyarakat dalam mendaftar PPPK. Inisiatif ini juga membuktikan bahwa pelayanan publik dapat dioptimalkan dengan penyesuaian waktu dan fasilitas, sehingga memberikan dampak positif bagi calon pegawai negeri sipil.

Dalam konteks ini, polres Kepulauan Meranti telah memanfaatkan sumber daya dengan efektif, seperti penempatan tenda dan fasilitas tambahan, untuk mencegah kerumunan dan memastikan ketertiban. Studi kasus serupa di wilayah lain menunjukkan bahwa penyesuaian pelayanan berdasarkan permintaan masyarakat dapat mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, Langkah-langkah yang diambil tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap instansi keamanan.

Akses yang mudah ke layanan kesehatan dan BPJS juga menjadi titik plus bagi masyarakat, terutama dalam konteks pendaftaran PPPK yang memerlukan dokumen lengkap. Polres Kepulauan Meranti telah menunjukkan bahwa pelayanan publik dapat beradaptasi dengan situasi guna mengatasi tantangan yang muncul, seperti peningkatan tiba-tiba dalam pengajuan SKCK. Dalam upayanya untuk menyelesaikan 1.686 formasi PPPK paruh waktu sebelum batas waktu 22 September 2025, polres telah membuktikan komitmennya dalam memberikan layanan yang cepat, terpercaya, dan berorientasi pada masyarakat.

Baca juga Berita lainnya di News Page