Pembangunan IKN Ancam Terhenti Setelah DPR Menolak Tambahan Dana

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, mengungkapkan keprihatinannya terkait penolakan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI atas permintaan tambahan anggaran sebesar Rp 14,92 triliun untuk tahun 2026. Informasi ini sebelumnya diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin. Menurut Basuki, penolakan tersebut dapat mengganggu kemajuan pembangunan IKN fase kedua, yang berfokus pada kawasan legislatif, yudikatif, dan infrastruktur pendukung. Dikhawatirkan, pengaturan ini dapat mempengaruhi target waktu pelaksanaan projek tersebut.

“Tentu saja akan berdampak. Terkhembusnya ini bisa menyebabkan penundaan,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9/2025). Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN direncanakan rampung pada tahun 2028, sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun tersebut.

Untuk itu, pembangunan infrastruktur di bidang yudikatif dan legislatif, termasuk kantor dan hunian, terus dilaksanakan. Basuki menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut masuk dalam rencana anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama tiga tahun ke depan. “Seharusnya anggaran yang diajukan, yaitu tambahan Rp 14,92 triliun, termasuk dalam kerangka Rp 48,8 triliun. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan proyek dalam jangka tiga tahun,” katanya.

Namun, dengan penolakan Banggar terhadap usulan tambahan anggaran, besarnya anggaran OIKN tahun 2026 tetap Rp 6,26 triliun. Dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Basuki meminta dukungan legislatif untuk memperoleh tambahan anggaran tahun depan, agar pembangunan IKN fase kedua dapat selesai dalam waktu tiga tahun.

“Dengan tugas yang diberikan untuk menyelesaikan pembangunan legislatif dan yudikatif dalam tiga tahun, serta alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp 6,26 triliun, kami memohon dukungan dari para pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI. Mungkin nanti masih ada kesempatan untuk mengajukan anggaran tambahan tahun 2026 ini,” tungkap Basuki.

Aslinya, Rp 14,92 triliun akan digunakan untuk mendukung pembangunan beberapa proyek IKN fase kedua. Berikut perinciannya:

1. Pembangunan Lanjutan sebesar Rp 4,73 triliun:

   • Pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga DPR, DPD, MPR, Sidang Paripurna, MA, dan Plaza Keadilan, MK, KY, serta Masjid, Jalan Kawasan Kompleks Yudikatif, Legislatif, KIPP 1A, dan Manajemen Konstruksi Induk dengan skema MYC Tahun 2025-2027 sebesar Rp 4,73 triliun. Pembangunan ini telah dimulai tahun 2025 dengan dana sebesar Rp 3,68 triliun.

2. Pembangunan Baru sebesar Rp 9,59 triliun:

   • Pembangunan rumah tapak dan hunian vertikal (untuk legislatif, yudikatif, ASN, dan umum) dengan skema MYC Tahun 2026-2028 sebesar Rp 4,42 triliun.
   • Peningkatan jalan kawasan KIPP dan WP 2, sistem penyediaan SPAM dan jaringannya, prasarana bidang SDA dan irigasi, serta infrastruktur pendukung aksesibilitas dan utilitas kawasan yudikatif dan legislatif dengan skema MYC Tahun 2026-2028 sebesar Rp 5,17 triliun.

3. Pengelolaan sebesar Rp 600 miliar:

   • Dana ini diperlukan untuk pengoperasian dan pemeliharaan Kantor Presiden dan Istana Negara, Kantor Kemenko 1, 2, 3, dan 4, pengelolaan air minum, jalan dan MUT, kawasan dan ruang terbuka hijau di KIPP, embung, sanitasi, dan persampahan, serta berbagai kebutuhan lainnya.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran OIKN tahun 2025 sebesar Rp 6,2 miliar sebagai pagu alokasi definitif. Dari jumlah tersebut, Rp 644 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen, sedangkan Rp 5,6 triliun untuk pengembangan kawasan strategis.

Pembangunan IKN menjadi tantangan besar dalam meraih visi Indonesia sebagai negara yang maju. Kerjasama antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Setiap langkah yang diambil harus dioptimalkan agar IKN dapat menjadi simbol kemajuan dan keberhasilan bangsa.

Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page