Mahasiswa Melakukan Aksi Demo di Depan Patung Kuda, Ditemui Tim Stafsus

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Wilayah DKI Jakarta menggelar aksi keberatan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka bertemu dengan Stafsus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Binbin Tresnadi, yang turut ikut serta dalam diskusi dengan para demonstran.

Binbin hadir pada aksi yang berlangsung di selatan Monas, Senin (15/9/2025). Dalam pertemuan tersebut, dia mendengarkan berbagai tuntutan yang diajukan massa, termasuk reformasi TNI dan pemberantasan korupsi. Dia menjelaskan bahwa kehadirannya berdasarkan perintah Presiden, yang ingin mendengarkan aspirasi mahasiswa secara langsung.

Dalam konteks dialog tersebut, Binbin menekankan ketertarikan Presiden terhadap reformasi sistem pemilu, sehingga pemilu tidak hanya ditentukan oleh popularitas atau modal, tetapi lebih pada kapabilitas dan integritas. “Sekarang yang menang biasanya orang-orang yang memiliki uang, populer, atau artis, padahal kapasitas dan integritasnya belum tentu,” ujarnya.

Massa aksi hadir dengan mengenakan jas almamater berwarna biru, dongker, dan oranye. Mereka membawa atribut seperti spanduk dan bendera BEM Nusantara. Spanduk utama berisi pesan ‘#TuntaskanReformasi’ dan ‘#Merdeka100%’, sambil menampilkan pocongan dengan kain putih yang bertuliskan ‘Matinya Demokrasi’. Polisi hadir di lokasi dengan menyiapkan barikade besi di depan massa.

Pier, salah satu orator dan koordinator BEM Nusantara, menyatakan bahwa hadirnya massa bukan untuk menolak, melainkan untuk mengingatkan pemerintah agar berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada elit politik. Dia menegaskan bahwa aksi ini terus berlanjut dari semangat perjuangan rakyat Indonesia sejak masa awal reformasi.

Sebelumnya, aksi massa juga terjadi di kawasan yang sama pada siang hari, dilakukan oleh kelompok Gerakan Rakyat untuk Damai (Garuda). Mereka menyerukan agar rakyat tidak terprovokasi atau berbuat anarkis. Koordinator aksi, Salamohoda, menyatakan bahwa sejak pertengahan Agustus, banyak aksi demonstrasi yang terjadi, beberapa di antaranya mengakibatkan kerusakan fasilitas umum.

“Kami melakukan aksi ini untuk menjaga kondisi dengan tagline aksi damai. Kami menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme, sesuai dengan pamflet yang kami miliki,” kata Salamohoda.

Di depan DPR RI, massa lainnya dengan nama Aktivis Pejuang Rakyat juga menyerukan reformasi. Mereka menolak reformasi Polri, memandangnya sebagai pilar demokrasi. Koordinator aksi, Abjan Said, menjelaskan bahwa mereka ingin menyampaikan aspirasi dengan konotasi bahasa yang lebih humanis, yakni restorasi untuk memperkuat Polri.

Selain reformasi Polri, mereka juga menanggapi isu yang tersebar di media sosial dengan hashtag #ReformasiPolri. Mereka menyatakan dukungan terhadap desakan masyarakat, namun lebih memilih penggunaan istilah “restorasi” agar lebih konstruktif.

Di era digital saat ini, aksi massa dan demonstrasi seringkali menjadi refleksi ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai isu. Reformasi politik, keamanan, dan integritas menjadi topik yang terus dihadirkan. Penting bagi pemerintah untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan berusaha meresponsnya dengan cara yang konstruktif. Aksi damai harus dipertahankan agar perjuangan untuk perubahan dapat berlangsung dengan damai dan produktif.

Baca juga Berita lainnya di News Page