Harga seragam satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya sama dengan untuk 40 siswa sekolah

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pernyataan umum masih menarik perhatian terhadap biaya pemakaian atribut dan busana resmi anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Setiap anggota dewan di kota ini harus mengeluarkan Rp22,5 juta untuk seragam lengkap. Jumlah ini bukan perkiraan, tetapi nilai sebenarnya yang tercatat dalam APBD 2025.

Paket seragam yang disediakan meliputi pakaian sipil untuk kegiatan harian, busana dinas, pakaian yang menampilkan karakteristik daerah, serta komponen tambahan seperti pin identitas, papan nama, dasi, dan sepatu. Angka tersebut terlihat sangat tinggi ketika dibandingkan dengan beban keuangan masyarakat Tasikmalaya yang harus menyiapkan seragam sekolah setiap tahun ajaran baru.

Untuk seragam putih atasan siswa SD, harga berkisar antara Rp74.000 hingga Rp118.000. Siswa SMP dan SMA membutuhkan biaya serupa, yaitu Rp87.000 hingga Rp118.000. Sedangkan seragam bawahan SD harganya Rp104.000 hingga Rp155.000, SMP Rp128.000 hingga Rp198.000, dan SMA Rp128.000 hingga Rp166.000.

Seragam pramuka juga wajib dipakai, dengan harga atasan SD antara Rp105.000 hingga Rp137.000, SMP Rp120.000 hingga Rp160.000, dan SMA Rp113.000 hingga Rp168.000. Untuk bawahan pramuka, rata-rata harga berkisar Rp130.000 hingga Rp160.000. Atribut tambahan seperti dasi, topi, dan sabuk juga menjadi beban tambahan, dengan harga masing-masing mulai dari Rp9.000 hingga Rp22.000.

Total biaya seragam lengkap untuk satu siswa SD berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000, sedangkan siswa SMP dan SMA harus mengeluarkan Rp400.000 hingga Rp600.000. Dengan jumlah siswa di Kota Tasikmalaya yang mencapai lebih dari 125 ribu jiwa menjadikan beban keuangan yang cukup besar bagi masyarakat.

APBD yang dialokasikan untuk seragam anggota DPRD sebesar Rp22,5 juta per orang sama dengan biaya seragam sekitar 40 hingga 50 siswa. Jika dikalik dengan jumlah anggota DPRD yang cukup banyak, dana tersebut mampu menyediakan seragam bagi ribuan siswa dari keluarga kurang mampu.

Menanggapi kondisi ini, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memantau pengelolaan APBD agar pembiayaan publik dapat lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan dana publik harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung pendidikan anak-anak yang merupakan generasi penerus masa depan.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan