Pembukaan Formasi PPPK Paruh Waktu di Pangandaran Melibatkan Guru, Nakes, dan Tenaga Teknis

Jurnalis Berita

By Jurnalis Berita

Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah merilis pengumuman resmi tentang kebutuhan tenaga kerja dalam bentuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, dengan total sebesar 2.727 orang. Peluang ini sangat menjanjikan bagi para pencari kerja non-PNS, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan teknis, yang ingin memperoleh status kerja yang lebih terstruktur.

Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.124 pos ditargetkan bagi tenaga non-PNS yang sudah tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Rincian formasi meliputi 93 posisi untuk guru, 339 untuk tenaga kesehatan, dan 1.722 untuk tenaga teknis. Selain itu, ada 603 pos yang ditujukan untuk tenaga non-PNS yang belum terdaftar di BKN, dengan rincian 379 guru, 39 tenaga kesehatan, dan 185 tenaga teknis.

Wawan Kustaman, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran, menyampaikan bahwa para calon peserta yang termasuk dalam alkokasi kebutuhan sedang melengkapi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Proses ini berlangsung dari 28 Agustus hingga 15 September 2025. Selain DRH, mereka harus mempersiapkan dokumen tambahan seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), transkrip nilai, dan ijazah, yang nantinya akan diperiksa oleh BKN.

Meskipun jumlah formasi sudah ditetapkan, Wawan menegaskan bahwa BKPSDM belum dapat memberikan detail terkait aturan kerja, mekanisme teknis, maupun besaran gaji yang akan diterima oleh para PPPK Paruh Waktu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai upah, ia mengarahkan agar ditanyakan langsung ke pihak keuangan daerah. “Untuk soal gaji, lebih baik tanyakan ke keuangan,” ujarnya sebelumnya.

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa program PPPK Paruh Waktu dapat memberikan dampak positif bagi tenaga non-PNS, terutama dalam memberikan kejelasan status kerja dan peluang karir yang lebih baik. Data riset terbaru juga menunjukkan bahwa program seperti ini dapat meningkatkan produktivitas pejabat daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih terstruktur. Dalam menghadapi tantangan global seperti krisis tenaga kerja, inisiatif seperti ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan sumber daya manusia.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa peluang seperti ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah setempat serius dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal. Bagi Anda yang tertarik, segera persiapkan segala persyaratan dan manfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan karir Anda.

Baca juga Berita lainnya di News Page

Tinggalkan Balasan