Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, menyoroti kebutuhan pemerintah untuk memiliki aplikasi transportasi online sendiri. Ini dilakukan agar kesejahteraan para pengemudi terjamin dan masyarakat dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan jasa transportasi. Saat ini, perhatian pemerintah lebih banyak ditujukan ke pihak aplikator daripada pada pengemudi, sehingga kesejahteraan mereka sering terabaikan. Di Indonesia, kerja sebagai pengemudi ojek online tidak dianggap sebagai lapangan pekerjaan yang formal.
Setijowarno menegaskan, apabila pemerintah mengakui pekerjaan pengemudi ojek online sebagai pekejaan formal, maka perlu ada upaya untuk menciptakan aplikasi sendiri yang dapat menopang kesejahteraan warga. Dengan demikian, potongan biaya yang dikenakan kepada pengemudi dapat dikontrol agar tidak melebihi 10%. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, di mana pengemudi merasa beban karena potongan biaya mencapai lebih dari 20% dari pendapatan mereka.
Sony Sulaksono Wibowo, dosen Program Studi Teknik Sipil ITB, membandingkan penanganan angkutan private hiring di Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, pengemudi diakui sebagai pekerja yang dilindungi oleh pemerintah, termasuk dengan adanya standar gaji yang diatur. Hal ini berbeda dengan Indonesia, di mana pemerintah lebih fokus pada aplikator, yang sering memanfaatkan kekosongan regulasi. Akibatnya, pemerintah tidak mampu melindungi pengemudi secara langsung, dan tuntutan-tuntutan mereka selalu tertinggal.
Sony menegaskan bahwa waktunya pemerintah menyikapi pengemudi ojek online sebagai pekerja formal yang dilindungi dan berlisensi. Aplikasi transportasi hanya sekadar alat kerja, bukan yang menentukan status pekerjaan.
Menurut Sony, ada beberapa manfaat jika pemerintah memiliki aplikasi transportasi online sendiri. Pertama, pemerintah akan memiliki data lengkap tentang jumlah pengemudi transportasi daring, sehingga bisa lebih efektif dalam mengatur pajak dan kesejahteraan mereka. Kedua, pemerintah dapat memantau kebutuhan mobilitas masyarakat dan merancang kebijakan yang lebih tepat. Ketiga, pengemudi dapat diawasi agar jumlahnya sesuai dengan permintaan pasar. Keempat, pemerintah bisa memberikan pembinaan secara rutin kepada pengemudi, termasuk tentang etika pelayanan dan peraturan lalu lintas. Kelima, aplikasi milik negara akan lebih memprioritaskan kesejahteraan pengemudi dan kemudahan bagi masyarakat daripada keuntungan finansial.
Pemerintah Indonesia perlu fokus pada kesejahteraan pengemudi ojek online melalui aplikasi sendiri. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan perlindungan yang layak, sedangkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari jasa transportasi yang lebih teratur dan ramah. Inovasi seperti ini tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga mengukur dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.
Baca Berita dan Informasi Finance lainnya di Finance Page
Saya adalah jurnalis di thecuy.com yang fokus menghadirkan berita terkini, analisis mendalam, dan informasi terpercaya seputar perkembangan dunia finansial, bisnis, teknologi, dan isu-isu terkini yang relevan bagi pembaca Indonesia.
Sebagai jurnalis, saya berkomitmen untuk:
Menyajikan berita yang akurasi dan faktanya terverifikasi.
Menulis dengan bahasa yang mudah dipahami, namun tetap menjaga integritas jurnalistik.
Menghadirkan laporan mendalam yang memberi perspektif baru bagi pembaca.
Di thecuy.com, saya tidak hanya melaporkan berita, tetapi juga berupaya menganalisis tren agar pembaca dapat memahami konteks di balik setiap peristiwa.
📌 Bidang Liputan Utama:
Berita Terbaru & ekonomi, keuangan.
Perkembangan teknologi dan inovasi digital.
Tren bisnis dan investasi.
Misi saya adalah membantu pembaca mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya, sehingga mereka bisa membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia usaha.
📞 Kontak
Untuk kerja sama media atau wawancara, silakan hubungi melalui halaman Kontak thecuy.com atau email langsung ke admin@thecuy.com.