Transformasi Digital Prioritas Utama: Keamanan Infrastruktur dan Respon Insiden

Transformasi digital yang semakin cepat di Indonesia membuka peluang besar sekaligus meningkatkan ancaman keamanan siber. Dampaknya tidak terbatas pada masalah teknis, tetapi telah memengaruhi berbagai aspek nasional, termasuk pasokan energi, sistem finansial, dan kebocoran data penting. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan digital bukan sekadar kebutuhan teknologi, melainkan pondasi utama bagi stabilitas ekonomi, pertahanan negara, serta keseharian masyarakat.

Sebagai respons, Spentera menyelenggarakan Cyberwolves Con 2025 pada tanggal 11 September lalu, menghadirkan para ahli keamanan siber, regulator, akademisi, dan pelaku industri untuk mendiskusikan strategi memperkuat pertahanan digital Indonesia. Royke L. Tobing, Direktur Spentera, menegaskan bahwa kolaborasi antar-sektor sangat penting dalam mencapai ketahanan siber yang solid. Fokus utama acara kali ini mencakup perlindungan infrastruktur kritis seperti energi dan sistem kontrol industri (ICS/SCADA), risiko kecerdasan buatan (AI), serta kesiapan menghadapi serangan digital.

Sektor energi, terutama jaringan listrik Jawa-Bali yang memasok lebih dari 60% kebutuhan nasional, masih memiliki celah keamanan serius. Masalah seperti perangkat usang yang tidak terupdate, protokol SCADA tanpa enkripsi, dan penggunaan kredensial default meningkatkan risiko serangan. Integrasi IoT dan akses jarak jauh semakin memperluas titik rawan, seperti yang terlihat dari pemadaman besar tahun 2019 dan gangguan terbaru di Bali pada 2025.

Penggunaan AI dalam sektor keuangan, e-commerce, telekomunikasi, dan pertahanan juga menimbulkan kekhawatiran. Ketergantungan pada model impor tanpa pengujian keamanan yang ketat dapat menjadi celah baru. Salah satu pembicara dalam diskusi menekankan pentingnya mempercepat pengembangan standar keamanan dan kemandirian dalam teknologi AI agar tidak menjadi kelemahan strategis.

Selain kerentanan teknis, kesiapan organisasi dalam menangani insiden siber masih kurang optimal. Respons sering terlambat, dokumentasi forensik tidak konsisten, dan koordinasi antarlembaga belum terintegrasi dengan baik. Kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional tahun 2024 menjadi contoh nyata bagaimana penanganan yang lambat dapat berdampak luas pada masyarakat.

Para ahli sepakat bahwa solusi terbaik adalah kolaborasi menyeluruh. Audit rutin pada infrastruktur vital, peningkatan kompetensi SDM, dan tata kelola yang kuat menjadi langkah mendesak. Royke menambahkan bahwa ancaman siber bersifat multidimensi, memengaruhi tidak hanya infrastruktur tetapi juga kepercayaan publik dan stabilitas nasional.

Ketahanan digital Indonesia memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Tanpa kerja sama ini, transformasi digital berisiko menciptakan kerentanan baru yang dapat mengganggu kemajuan negara.

Perlindungan infrastruktur kritis harus menjadi prioritas, mengingat serangan siber dapat melumpuhkan layanan esensial dalam hitungan detik. Riset terbaru dari Cybersecurity Ventures memprediksi kerugian global akibat kejahatan siber akan mencapai $10,5 triliun per tahun pada 2025, menunjukkan urgensi peningkatan pertahanan digital.

Keamanan siber bukan hanya tentang teknologi, melainkan tentang membangun ekosistem yang tangguh. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran krusial—mulai dari pemerintah yang menetapkan kebijakan, perusahaan yang mengimplementasikan protokol keamanan, hingga masyarakat yang meningkatkan kesadaran akan risiko digital. Dengan langkah bersama, Indonesia dapat memanfaatkan peluang digital tanpa mengorbankan keamanan nasional.

Baca juga Info Gadget lainnya di Info Gadget terbaru